Apakah Mungkin Rencana Pindah Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara Batal?
Presiden Joko Widodo berkali-kali memastikan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur tetap akan berjalan meski pemerintahan berganti. Namun, Partai Keadilan Sosial baru-baru ini mengumumkan keinginan untuk menggagalkan pemindahan ibu kota negara tersebut jika menang dalam Pemilu 2024. Apakah mungkin IKN batal seperti proyek-proyek lungsuran pemerintah sebelumnya?
Salah satu hal yang dilakukan Joko Widodo saat baru menjabat sebagai presiden pada 2014 adalah membatalkan mega proyek Jembatan Selat Sunda yang telah disepakati pemerintah sebelumnya atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago yang menjabat saat itu mengatakan, alasan Jokowi membatalkan proyek yang telah dibahas pemerintahan SBY selama bertahun-tahun itu karena menilai dampak negatifnya akan lebih banyak.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, bukan tidak mungkin proyek IKN dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya. Menurut dia, keinginan PKS untuk pembatalan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara sangat rasional.
"Potensi itu tetap ada. UU memang sudah ada, tapi bisa saja diubah, logika PKS sebenarnya masuk akal," ujar Trubus kepada Katadata.co.id, Senin (27/11).
Sebelum IKN Nusantara, menurut dia, Indonesia sebenarnya beberapa kali mewacanakan pindah ibu kota negara yang berakhir batal. Ia mengatakan, membatalkan pemindahan ibu kota negara yang sudah berjalan saat ini memang sulit. Selain karena sudah memiliki dasar hukum undang-undang, pembangunan sudah berjalan dengan uang APBN.
"PKS juga tidak bisa sendirian. Kalau ingin membatalkan pemindahan IKN, harus batalkan undang-undang yang membutuhkan suara partai lainnya." kata dia.
