Deretan Isu Penting Soal Pertahanan dan Geopolitik Jelang Debat Capres
Mengenai pengelolaan pertahanan negara salah satunya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara. Pada pasal 6 beleid tersebut disebutkan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
Adapun ancaman dalam konsep pertahanan negara Indonesia terbagi dalam ancaman militer dan ancaman non militer seperti perubahan iklim, terorisme, siber mencakup peretasan, hoaks dan disinformasi, pandemi dan bencana alam. Dalam hal menghadapi ancaman militer maka komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia menjadi garda terdepan. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non militer akan lebih menitikberatkan pada peningkatan peran kelompok non militer atau sipil.
Keamanan Kawasan
Di luar kemampuan untuk mengelola pertahanan negara, Gede Sumertha mengatakan pemerintahan Indonesia mendatang juga harus jeli dalam melihat dinamika di kawasan baik regional maupun internasional. Beberapa isu yang menurut Gede Sumertha menjadi perhatian adalah kerja sama negara-negara Indo Pasifik, kebijakan One Belt One Road atau OBOR yang diterapkan oleh pemerintahan China.
Pemerintah Indonesia menurut dia harus bisa menjadi pemain utama dalam kerja sama baik di bidang ekonomi maupun pertahanan dan keamanan di ASEAN. Selama ini ia menilai masih ada benturan kepentingan antarnegara di kawasan ASEAN yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Salah satu isu yang menurut Gede Sumertha menjadi perhatian adalah isu keamanan di perairan Natuna.
Koordinasi Antar Lembaga
Hal lain yang menurut Gede penting adalah adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar lembaga. Hal itu lantaran persoalan pertahanan dan keamanan merupakan isu yang melibatkan berbagai stakeholder lintas kementerian dan lembaga. Ia menyarankan pemerintahan ke depan untuk mulai memikirkan dengan serius pembentukan Natioanl Security Council.
"Di sejumlah negara maju kebijakan pertahanan dan keamanan itu ada di bawah National Security Council sehingga koordinasi bisa saling jalan tentang siapa melakukan apa," ujar Gede Sumertha.
Ia mencontohkan program food estate yang belakangan mendapat sorotan dari publik merupakan program dalam rangka ketahanan pangan. Program ini menurut dia melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sehingga butuh orkestrasi yang apik. Dalam hal Indonesia belum memiliki National Security Council seperti di sejumlah negara maju, persoalan strategis bidang pertahanan, keamanan dan ketahanan bisa dikelola oleh Kementerian Koordinator.
“Inilah pentingnya kerja sama lintas lembaga melalui inter agency working group sehingga di lapangan tidak saling menyalahkan,” ujar Gede.
Ke depan ia berharap persoalan pertahanan dan keamanan menjadi perhatian besar sebagai kebijakan menyeluruh dalam pengelolaan negara. Ia pun menyarankan agar pada pemerintahan selanjutnya ada kesamaan pandangan dari seluruh pengambil kebijakan dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara. Menurut Gede Sumertha perlu ada pemahaman bahwa persoalan pertahanan keamanan tidak hanya mencakup isu militer tetapi juga non militer.
Pemenuhan Minimum Essential Force
Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) mengingatkan ketiga capres yang bertarung di pilpres 2024 tentang pentingnya membahas dan mendalami penguatan aspek pertahanan jangka panjang.
Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi mengatakan penguatan aspek pertahanan sejalan dengan target kekuatan pokok minimum atau lebih dikenal dengan sebutan Minimum Essential Force (MEF) pada 2024. Ia menyebut secara faktual, kekuatan militer Indonesia saat ini berada pada peringkat 15 besar militer terkuat dunia merujuk data indeks Global Firepower (GFP).
Menurut Khairul di saat bersamaan Indonesia sedang dihadapkan dengan kesenjangan antara kekuatan faktual dengan kebutuhan menambah serta peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista). "Indonesia juga dihadapkan dengan kemampuan peremajaan alutsista yang ada. Artinya, penguatan aspek pertahanan ini menjadi bagian penting," kata Khairul Fahmi seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Khairul juga menekankan pentingnya setiap capres untuk mendalami beberapa isu penting bidang pertahanan, di antaranya pembangunan postur dan sistem pertahanan. Dari paparan visi misi yang diusung, Khairul menilai ketiga pasangan calon telah membicarakan tentang pembangunan kekuatan pertahanan. Namun, sayangnya, hal itu belum dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi lingkungan strategis.
Menurutnya, hal itu penting untuk dibahas atau dimasukkan ke dalam visi dan misi masing-masing capres, mengingat dunia sedang dihadapi kondisi ketidakpastian. "Perlu diingat, peperangan di masa depan itu bersifat kabur. Misalnya mengenai batas-batas antara wilayah militer dan sipil atau wilayah politik dan militer," ujar Khairul.
