8 Poin Penting Debat Cawapres, Bahas Greenflation hingga Mafia Tambang
Menurutnya dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Ia memaparkan bahwa berkat dana desa, saat ini sudah ada 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa maju. Ini menjadi bukti bahwa dana desa berjalan dengan baik.
“Nanti ke depan kami siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya baik tapi juga kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui bumdes (badan usaha milik desa) melalui berbagai kegiatan wirausaha tumbuh, pertanian dan peternakan dan ekonomi kreatif tumbuh di desa,” kata dia.
Gibran juga berjanji untuk meningkatkan dana desa. Dia mengatakan bahwa dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. “Anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai kekuatan fiskal di dalam negeri,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 13 Oktober 2023 realisasi dana desa telah mencapai Rp54,71 triliun. Realisasi tersebut setara 78,20% dari pagu yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 70 triliun.
Berdasarkan daerahnya, Jawa Timur jadi provinsi dengan realisasi dana desa terbesar nasional, yaitu mencapai Rp 6,72 triliun pada 13 Oktober 2023. Angka tersebut baru mencakup 84,4% dari target. Kedua ada Jawa Tengah dengan realisasi dana desa mencapai Rp6,24 triliun atau mencakup 79,60% dari target.
Jawa Barat mengekor di urutan berikutnya dengan dana desa yang telah terealisasi senilai Rp4,95 triliun, atau setara 81,20% dari target. Diikuti oleh Aceh sebesar Rp3,88 triliun (81,60%) dan Sumatra Utara Rp3,47 triliun (76,40%). Sisanya, terlampir pada databoks berikut:
Mahfud Ungkap Aparat Turut Jadi Beking Tambang Ilegal
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat menjelaskan bahwa persoalan korupsi pertambangan perlu dilakukan pembenahan regulasi dari hulu ke hilir. Menurut dia salah satu caranya adalah dengan mendorong adanya informasi yang terkelola dengan baik. Dengan begitu akan terlihat mana tambang yang ilegal dan mana yang sudah sesuai aturan.
Mahfud mengkritik selama ini belum ada kesatuan data dalam sektor tambang sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan. “Tidak ada penyelesaian yang menyentuh, ini menjadi penting keterbukaan informasi tentang data. Data itu menjadi basis untuk penyelesaian,” ujar Mahfud.
Menanggapi penjelasan Mahfud, Muhaimin Iskandar turut menyatakan saat ini banyak tambang ilegal yang berdiri. Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah menurut dia justru dilakukan dengan ugal-ugalan sehingga banyak yang tidak memperhatikan persoalan perizinan.
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan tegas pernyataan Mahfud. Menurut Gibran pemerintah sebenarnya bisa melakukan langkah tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan atau IUP bagi perusahaan yang tidak sesuai aturan.
“Cabut saja IUPnya,” ujar Gibran. Hal itu disampaikan Gibran berdasarkan pengalaman dia selama menjadi wali kota Solo.
Menanggapi pernyataan Gibran, Mahfud mengatakan pencabutan IUP bukanlah perkara mudah. Menurut Mahfud ada banyak faktor yang membuat proses perizinan masih menjadi kendala.
“Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan dan ditolak,” ujar Mahfud. Bahkan menurut dia persoalan tambang ilegal di Indonesia kompleks karena juga memiliki backing.
“Bahkan KPK menyatakan pertambangan di Indo banyak sekali ilegal dan itu dibekingi oleh aparat dan pejabat,” ujar Mahfud lagi.
Gibran dan Mahfud Berdebat Soal Greenflation
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebutkan istilah greenflation atau inflasi hijau saat debat calon wakil presiden saat mengajukan pertanyaan kepada Mahfud. "Bagaimana cara mengatasi greenflation?" tanya Gibran singkat pada Mahfud.
Pertanyaan Gibran tersebut langsung disambut seloroh penonton. Wali Kota Solo tersebut bertanya dengan singkat tanpa menjelaskan arti dari istilah greenflation tersebut.
"Bapak Gibran, kami sampaikan kembali, terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan," ujar moderator.
Setelah jeda sejenak, Gibran pun memutuskan untuk menjelaskan pertanyaannya. “Ini tadi saya tidak jelaskan karena beliau kan profesor. Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu” ujarnya. Selanjutnya Mahfud menjelaskan pemikirannya soal greenflation yang dibalas Gibran dengan menyebut jawaban Gibran tidak sesuai dengan pertanyaan.
Lalu apa makna Greenflation yang ditanya Gibran saat debat?
Greenflation merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam isu seputar lingkungan. Greenflation adalah kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh transisi menuju ekonomi hijau.
Menurut situs resmi Bank Sentral Eropa (ECB), banyak perusahaan saat ini berupaya mengurangi emisi karbon dengan mengadaptasi proses produksinya. Namun, teknologi ramah lingkungan umumnya membutuhkan logam dan mineral dalam jumlah besar, seperti tembaga, litium, dan kobalt, terutama selama masa transisi.
Contohnya, kendaraan listrik menggunakan enam kali lebih banyak mineral dibandingkan kendaraan konvensional. Begitu juga, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memerlukan tujuh kali lipat jumlah tembaga dibandingkan pembangkit listrik tenaga gas.
Seiring dengan meningkatnya permintaan, pasokan menjadi terbatas dalam jangka pendek dan menengah. Biasanya, dibutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun untuk mengembangkan tambang baru. Ketidakseimbangan antara permintaan yang meningkat dan pasokan yang terbatas menjadi penyebab kenaikan harga komoditas penting dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai contoh, harga litium telah meningkat lebih dari 1000% sejak Januari 2020.
Isabel Schnabel, anggota dewan eksekutif ECB, menyatakan bahwa perkembangan ini mencerminkan paradoks penting dalam upaya melawan perubahan iklim. Dia menyebutkan bahwa semakin cepat transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan dalam jangka pendek.
Gibran Tanya Sikap Muhaimin Soal LFP dan Kebijakan Nikel
Pada sesi tanya jawab di debat keempat cawapres, Gibran mengajukan pertanyaan kepada Muhaimin mengenai sikap pasangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN terhadap potensi nikel Indonesia. Ia mempertanyakan sikap pasangan ini berkaitan dengan pernyataan yang sering diungkap oleh timnas AMIN dalam berbagai kesempatan.
“Paslon nomor 1 dan tim sukses sering menggaungkan LFP, lithium ferro phosphate. Saya gak tahu pasangan nomor 1 ini anti nikel atau bagaimana?” ujar Gibran memberi pertanyaan.
Pertanyaan dari Gibran tidak dijawab langsung oleh Muhaimin. Saat itu waktu Gibran tersisa 35 detik dari 1 menit yang disediakan. Moderator pun memberi kesempatan kepada Gibran untuk memanfaatkan sisa waktu. Namun Gibran mengatakan cukup.
Pada saat itu Muhaimin terlihat kesulitan memahami pertanyaan Gibran berkaitan dengan Lithium Ferro Posphate dan Gibran pun kembali menjelaskan pertanyaanya. Dalam penjelasannya Gibran mengatakan LFP atau Lithium Ferro Phosphate merupakan hal yang biasa dibahas oleh tim nasional Anies - Muhaimin. “Itu sering dibicarakan Pak Tom Lembong itu,” ujar Gibran.
Saat diberi kesempatan menjawab, alih-alih menjawab pertanyaan Gibran Muhaimin mengawali jawaban dengan menyinggung etika. Ia menyebut etika juga perlu dilakukan dalam hal berdebat.
“Kita di sini tidak untuk tebak-tebakan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan,” ujar Muhaimin.
Dalam penjelasannya, Muhaimin tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sikap ia bersama Anies Baswedan dalam memanfaatkan nikel yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan Gibran. Ia mengatakan bahwa dalam pembangunan lingkungan yang perlu dilakukan adalah etika. Ia mengatakan pembangunan perlu memperhatikan etika lingkungan.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Muhaimin kembali menyebut bahwa sesi debat bukan untuk tebak-tebakan. Hal itu dibantah oleh Gibran. Pada sesi tanggapan atas penjelasan, Gibran menyinggung penjelasan Muhaimin yang dinilai tidak memberi jawaban atas pertanyaan.
“Ini agak aneh. Yang sering ngomongin FLP itu timses tapi cawapresnya ga tahu. Bilang Tesla ga pakai nickel ini kan kebohongan publik. Tesla itu pakai nikel pak,” ujar Gibran.
Gibran pun mengatakan Indonesia saat ini adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Ia menyebut hal itu merupakan potensi besar yang perlu dimanfaatkan. Dalam paparannya, Gibran justru mempertanyakan sikap tim sukses paslon nomor i yang selalu membahas soal LFP.
“Nikel itu kekuatan kita. Ini bargaining kita. Bukan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produk nya China Pak,” ujar Gibran.
Menurut Gibran, sikap timses dan paslon nomor urut 1 justru terkesan tidak memanfaatkan sumber daya dan potensi besar di dalam negeri bila tidak memanfaatkan nikel. Ia pun kembali mempertanyakan sikap Muhaimin dan Anies apakah mendukung atau anti dengan nikel.
Mendengar penjelasan dari Gibran, Muhaimin mengatakan sikapnya untuk mendukung potensi sumber daya alam Indonesia. Namun menurut Muhaimin hal yang perlu dilakukan adalah menghindari ugal-ugalan dari proses hilirisasi. Ia mengatakan persoalan hilirisasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
Persoalan hilirisasi nikel saat ini memang tengah menjadi perdebatan di sejumlah forum. Hilirisasi di satu sisi diyakini sebagai upaya untuk meningkatkan daya tawar hasil alam Indonesia. Namun hilirisasi dinilai tidak dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan. Di sisi lain Indonesia juga tengah menghadapi sorotan dunia karena kebijakan hilirisasi nikel. Pemerintah Indonesia bahkan saat ini tengah berperkara di WTO dengan Uni Eropa.
