Tim Anies Minta KPU dan Bawaslu Audit Sirekap: Tapi Tak Ditanggapi
Timnas Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sudah mengajukan surat audit sistem Sirekap kepada KPU dan Bawaslu. Namun belum mendapatkan tanggapan.
“Dua surat dari Tim Hukum AMIN pada KPU tidak pernah dijawab. Surat ke Bawaslu untuk melakukan audit juga tidak dilakukan. Analisis kami mengonfirmasi ada sistem yang membangun algoritme penggelembungan suara,” kata Dewan pakar Timnas AMIN Bambang Widjajanto di Rumah Perubahan, Jakarta, Jumat (16/2).
Katadata.co.id mengonfirmasi hal itu kepada KPU. Namun belum ada tanggapan.
Sementara itu, Bambang menilai bahwa audit sistem Sirekap itu penting untuk mencegah ancaman terhadap proses Pemilu. Ia juga menyoroti kebocoran data yang pernah terjadi di KPU pada 2020 dan 2023.
Tahun lalu, 204 juta data pemilih di situs kpu.go.id diduga bocor. Informasi ini kemudian dijual oleh hacker dengan nama Jimbo US$ 74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar di dark web.
Hacker Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang ia dapatkan dari salah satu unggahan di situs BreachForums. Situs ini menjadi tempat jual beli data hasil peretasan.
Peretas itu juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonlind.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang ia dapatkan. Hacker Jimbo menyampaikan, dirinya memperoleh 252 juta data pemilih Pemilu dari situs KPU. Setelah disaring, terdapat 204.807.203 data unik.
Kini, Timnas AMIN menemukan beberapa perbedaan perhitungan suara di formulir C1 dengan di aplikasi Sirekap. Berdasarkan kajian tim IT forensik Timnas AMIN, algoritme Sirekap menguntungkan salah satu pasangan calon alias paslon Pilpres.
“Kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu membangun bagian setting,” kata Bambang.
Berdasarkan kajian Timnas AMIN, algoritme Sirekap mengatur agar perolehan suara salah satu paslon lebih dari 50% secara otomatis. Ia mencontohkan di Bandung, yang tercatat ada penambahan suara 2% - 3% dari total populasi dan ada penggelembungan perhitungan hingga 100 suara di masing-masing TPS.
Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu juga mencontohkan dugaan mark up perolehan suara. Pada formulir C1 yang didokumentasikan di salah satu TPS di DKI Jakarta, Anies - Muhaimin memperoleh 108, Prabowo - Gibran 74, dan Ganjar - Mahfud 16 suara.
Begitu angka itu dikonversi ke sistem Sirekap KPU, jumlah suara Prabowo - Gibran menjadi 748 suara.
