PDIP Tolak Hasil Sirekap KPU, Desak Gunakan Penghitungan Suara Manual
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2024. PDIP meminta rekapitulasi tunggal berdasarkan perhitungan manual.
Penolakan itu disampaikan melalui Surat Pernyataan Penolakan yang yang dilayangkan ke KPU RI, pada Selasa (20/2). Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
"PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno," tulis Bambang seperti dikutip dari surat pernyataan, Rabu (21/2).
Penolakan didasari atas permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap dalam skala nasional. Selain itu, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan pada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024.
PDIP menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga, penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.
PDIP menilai KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa atau darurat.
