Respons KPU Soal Kabar PDIP Tak Lantik Caleg Saat Suara Ganjar Kecil
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan tak akan memberi tanggapan mengenai kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tak akan melantik calon legislatif terpilih. Pembatalan pelantikan itu dikabarkan terjadi lantaran suara caleg tidak sejalan dengan raihan suara pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang diusung PDIP di pilpres.
Menurut Idham sikap PDIP merupakan urusan yang tidak berada di ranah KPU. "KPU tidak memiliki kapasitas mengomentari kebijakan internal peserta pemilu," ujar Idham seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/3). Idham mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu, para pemilih diberikan kebebasan dalam memberikan suaranya di TPS.
Mengenai kabar caleg DPR yang tak akan dilantik lantaran gagal memenangkan Ganjar - Mahfud di pilpres berawal dari beredarnya surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pada Desember 2023 lalu, Mega mengeluarkan edaran yang mewajibkan kepada kadernya untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Tak hanya itu, edaran itu juga menegaskan supaya perolehan suara caleg setiap dapil harus linear dengan perolehan Ganjar-Mahfud. "Bagi caleg yang tidak linear DPP akan mempertimbangkan caleg itu tidak dilantik."
Adapun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024.
Atas hasil pemilu dan pilpres, PDIP selanjutnya akan melakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya.
"Ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu, partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu," jelas Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2).
Dia tidak menampik surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif agar memenangkan Ganjar-Mahfud. Menurut Hasto, mereka harus melinearkan suara pileg dengan pilpres. Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi.
