Prabowo Bidik Koalisi Besar, Apa Risiko Politiknya di Masa Depan?
Dia mengatakan, Prabowo-Gibran juga harus menggandeng PKB dan PKS untuk masuk ke dalam koalisi. Ini untuk mengantisipasi adanya potensi pengikisan suara di Senayan.
"Kalau di bawah 60%, khawatir jika salah satu partai main dua kaki, maka koalisinya menjadi minimalis," ujar Agung.
Keinginan Prabowo untuk mewujudkan misi politik 'merangkul semua' digaungkan saat Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada 14 Februari lalu.
Agung melihat langkah itu cenderung mendesak sebagai upaya untuk mewujudkan program unggulan makan siang dan susu gratis yang membutuhkan dana yang tak sedikit.
"Di masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran, mereka ingin berupaya untuk menghadirkan kebijakan populis, apalagi ada program makan siang dan susu gratis," kata Agung.
Di sisi lain, Agung mengatakan perlu adanya partai oposisi di parlemen agar menjaga fungsi pengawasan legislatif. Dia mengatakan PDIP dapat menjadi figur sentral oposisi dalam lima tahun ke depan.
"Jangan sampai mayoritas kekuatan politik di parlemen pada akhirnya membuat kritik legislatif menjadi tumpul. Pengawasan semakin berkurang dan posisi masyarakat sipil melemah, ini berbahaya," ujar Agung.
Parpol akan Ajukan Sejumlah Nama Menteri
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Ferry Noor mengatakan kondisi koalisi besar pendukung Prabowo-Gibran cenderung mendatangkan dampak positif.
"Tinggal bagaimana kearifan Pak Prabowo untuk mengatur komposisi secara proporsional," kata Ferry saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (25/3).
Dia juga mengatakan belum ada pembicaraan khusus mengenai pembagian kursi menteri atau kepala lembaga kepada para pendukung yang tergabung dalam struktur TKN atau pejabat partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Afriansyah menjelaskan, mekanisme pembagian jatah kursi menteri maupun kepala lembaga untuk para pendukung kubu 02 di Pilpres 2024 akan mengikuti prosedur saat pemilihan sosok wakil presiden pendamping Prabowo.
Penentuan alokasi kursi menteri dan jabatan tinggi lainnya akan menjadi pembahasan terbatas antara Prabowo-Gibran dan para ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai pengusung.
"Kami ketua umum dan sekjen partai diminta untuk menuliskan nama-nama," ujar Ferry.
