Ganjar - Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
Menurut Todung etika menjadi dasar tim hukum Ganjar-Mahfud melayangkan gugatan PHPU ke MK. Tim hukum Ganjar-Mahfud meminta agar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi, dan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Indonesia.
Todung menuturkan terdapat dua argumen dasar dari permohonan yang diajukan tim hukum Ganjar-Mahfud. Pertama, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024.
Todung mengungkapkan gugatan yang dilayangkan tim hukum Ganjar-Mahfud yakni meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Kemudian, meminta untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
Lalu, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU Pilpres 2024 antara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia, selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024.
