Peneliti Indef Sebut Perbaikan Data Pangan Penting Guna Hentikan Impor
"Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal, misalnya komoditas beras, butuh waktu lebih satu tahun," ujarnya.
Guna mempraktikkan hal itu pemerintah dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk membenahi data pangan utama, seperti jagung, kedelai, tanaman holtikultura. Pokja itu kemudian diberi tugas untuk membenahi data seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi/beras.
Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan berat di sektor pertanian. Perubahan itu mengganggu pola panen dan mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada pengaturan dari pemerintah agar suplai pangan tidak berkurang.
(Baca: Pengusaha Minta Mentan Syahrul Yasin Limpo Rem Impor Pangan)
Menteri Pertanian baru harus terbuka untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar solusi akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain bisa didapat dengan komprehensif. Koordinasi ini terutama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Kementerian Perdagangan sebaiknya untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor. Sementara, Kementerian Perindustrian fokus dalam pengembangan agroindustri dalam negeri. "Saya berharap agar gaduh antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait dengan kebijakan impor beras tahun 2018 tidak terjadi," ujarnya.
