Pemerintah Tak Mau Ambil Pusing soal ISPO yang Tak Diakui Eropa

Menurutnya, pernyataan bahwa ISPO tak diakui merupakan bentuk kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit. Sehingga, dia beranggapan supaya pelaku usaha tak ambil pusing terhadap pernyataan memojokkan produk Indonesia.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indinesia, Vincent Guerend mengatakan sertifikat ISPO belum cukup diakui untuk ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa.

"Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15% produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap sebagai standar umum dunia," kata Vincent dikutip dari Antara News.com.

(Baca : Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa)

Uni Eropa tidak menetapkan standar khusus minyak sawit. Tapi sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, menurutnya Uni Eropa mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar yang kredibel, kuat dan dihargai konsumen. Menurutnya, sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memang lebih diakui secara dunia.

RSPO didirikan pada 2004, yang mana anggotanya telah mencakup 40% produsen minyak sawit dunia. Selain, produsen ada juga anggotanya pengecer, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.

Sementara ISPO baru akan diluncurkan pada 2011 oleh pemerintah Indonesia. Sertifikasi kerap mendapatkan kritik karena disebut kurang melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.