Dualisme Data Produksi Beras, Kementan Siap Gunakan Data BPS
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan rilis terbaru BPS harus menjadi solusi dari polemik data produksi beras nasional. "Saya harus katakan data milik Kementerian Pertanian overestimasi, seharusnya data tunggal hanya oleh BPS," kata Henry.
Dia berharap data terbaru BPS lebih valid agar segala kebijakan yang diambil pemerintah terkait komoditas pangan tersebut bisa lebih tepat sehingga mampu menyejahterakan rakyat, terutama para petani.
Henry mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoreksi ketidaksesuaian data yang sudah berlangsung sejak 1999. "Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari pemerintahan sekarang," ujarnya.
Setelah koreksi data produksi beras, SPI berharap pemerintah melakukan berbagai konsekuensi seperti koreksi dan penyesuaian anggaran. Alasannya, pemerintah bisa menetapkan pendanaan pertanian dengan model agroekologi.
Berdasarkan pembaruan data BPS menyebutkan bahwa ada penurunan luas baku sawah dari 7,75 juta hektar pada 2013 menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Sementara itu, potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar dengan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
(Baca juga: Pelaku Usaha Perberasan Sebut Data Produksi Kementan Overestimasi)
BPS juga menetapkan angka konsumsi sebesar 29,5 juta ton dengan angka konsumsi per kapita 111,58 kilogram dalam setahun. Alhasil, surplus beras Indonesia tahun 2018 hanya mencapai 2,8 juta ton.
Sekretaris Jenderal Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Burhanuddin juga menyebut rilis data BPS mendekati kenyataan di lapangan. Sebab, penggilingan padi dan pengusaha beras bersaing dalam pembelian gabah petani.
Alhasil, harga gabah terus meningkat karena permintaan yang semakin banyak, namun suplainya tak sebanyak klaim. Catatan Perpadi, harga gabah berada di kisaran Rp 4.800 hingga Rp 5.200 per kilogram.
Burhanuddin menekankan persaingan gabah di lapangan akan terus terjadi selama pemerintah tak ikut campur dalam mekanisme pasar. "Kecuali produksi gabah benar surplus sangat banyak, harga akan turun," katanya.
Dia juga mengungkapkan sinyal lain rendahnya produksi adalah banyaknya jumlah penggilingan padi yang harus berhenti beroperasi. Hampir sepertiga penggilingan kecil pun kalah bersaing dari total keseluruhan 182 ribu unit di Indonesia.
Sementara itu, pengamat pangan dan pertanian Khudori mengapresiasi pemerintahan yang legowo dalam rilis data baru. Menurutnya, kesalahan kolektif yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun sudah saatnya diakhiri. "Data itu membuat klaim surplus beras dalam jumlah besar tak terbukti dan harus dikoreksi," ujar Khudori.
