235 Ribu Hektare Lahan Sawit Tersertifikasi ISPO Hingga Agustus 2018

Dia juga mengungkapkan dari 413 sertifikat yang diterbitkan ISPO tidak bertentangan dengan pengaduan yang terkait isu keberlanjutan. Alasannya, aduan tentang sengketa lahan, permasalahan tenaga kerja, terancam punahnya orang utan, dan dugaan kawasan hutan bukan dilakukan oleh penerima ISPO.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan pemerintah terus mendorong implementasi tata kelola kelapa sawit yang baik. Pihaknya menargetkan seluruh perkebunan kelapa sawit,  bisa mendapatkan sertifikat ISPO.

(Baca : Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa)

Menurut catatannya, sekitar 14 juta hektare perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 20% yang sudah disertifikasi ISPO. Termasuk enam koperasi perkebunan rakyat (3 Koperasi Unit Desa Plasma dan 3 Koperasi/Asosiasi Pekebun Swadaya).

Rendahnya kesadaran sertifikasi lahan, menurutnya antara lain disebabkan karena aspek legalitas masih sangat rendah dan terkait masalah pendanaan. Namun demikian, menurutnya masalah pendanaan akan difasilitasi. Rencananya, proses itu bakal dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

"Kami berupaya untuk meyakinkan semua pihak agar biaya prakondisi dan audit ISPO dapat difasilitasi," kata Bambang.