BUMN Logistik Dominan, Pengusaha Beri Usulan Paket Ekonomi 15
"Apalagi dengan adanya deregulasi, maka perlu suatu kelembagaan yang juga kuat," katanya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan ada beberapa deregulasi dan penegakkan aturan yang perlu dilakukan pemerintah. Dia ingin hal ini bisa dipertegas dalam paket kebijakan ekonomi XV. Salah satu contohnya adalah penggunaan skema term of trade dalam aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Perdagangan.
"Saya lupa aturannya nomor berapa, tapi sudah digodok sejak zaman pak Gita (Wirjawan) jadi Menteri Perdagangan," katanya. (Baca: Paket Kebijakan 15, Pemerintah Kembali Fokus Penguatan Logistik)
Masukan-masukan ini disebut Carmelita akan disampaikan hari ini, Kamis (19/1) dalam rapat bersama di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha ini dalam draft paket kebijakan XV. "Kalau tidak salah sore nanti rapat, kami akan sampaikan semua," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan paket kebijakan ekonomi XV akan dikeluarkan pada akhir bulan ini. Saat ini pemerintah masih berdiskusi dengan berbagai pihak. "Kita mau kejar akhir bulan ini, karena bukan hanya diskusi tapi perlu diteliti," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (19/1).
Paket kebijakan ekonomi XV rencananya akan terkait sektor logistik serta perizinan Indonesia National Single Window (INSW). Namun, Darmin enggan member penjelasan lebih jauh. "Tidak ada yang bisa saya jelaskan panjang lebar," kata Darmin.
