Fintech Lumbung Dana Siapkan Kredit Rp 10 Triliun Bagi UMKM Jawa Barat
Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Lumbung Dana berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana untuk menyiapkan pinjaman Rp 10 triliun kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha yang disasar merupakan pelanggan jaringan gas Jabar Energy.
Jabar Energy merupakan anak usaha Jasa Sarana. Setidaknya kedua perusahaan menyasar satu juta UMKM.
Pendiri sekaligus Komisaris Utama Lumbung Dana Rico Rustombi mengatakan, kerja sama itu membuka akses untuk memperluas penyaluran pinjaman kepada UMKM. "Tidak sedikit UMKM, yang banyak menyerap tenaga kerja, terpaksa gulung tikar dan terpuruk," ujar Rico dikutip dari siaran pers, Senin (16/11).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), 60% UMKM Indonesia terpukul pandemi corona. Ini karena permintaan menurun di masa pagebluk.
Oleh karena itu, Lumbung Dana berfokus menyasar UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pinjaman yang diberikan Rp 10 juta hingga Rp 2 miliar, dengan tenor tiga sampai 12 bulan.
Berdasarkan situs resmi, Lumbung Dana sudah menyalurkan Rp 6 miliar lebih pinjaman kepada individu maupun UMKM. Pembiayaan yang masih berjalan (outstanding) Rp 627,5 juta.
Kini, Lumbung Dana menandatangani perjanjian prakontraktual atau head of agreement (HoA) Rp 10 triliun untuk pembiayaan pembangunan jaringan gas untuk pelanggan UMKM dan retail di Jawa Barat.
Sedangkan Rico sendiri merupakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik dan Rantai Pasok. Politisi Partai Demokrat ini juga menjadi juru bicara tim pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 lalu, dan Prabowo-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Terkait kerja sama dengan Lumbung Dana, Direktur Investasi Jasa Sarana Indrawan Sumantri mengatakan bahwa kolaborasi ini untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, selama ini penyaluran gas alam ke perumahan masih mengandalkan APBD.
"Selama ini harus menunggu anggaran Jabar Energy. Sekarang pelanggan memiliki alternatif pembiayaan, sehingga waktu pemasangan lebih cepat," kata Indrawan.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi mengatakan bahwa fintech lending perlu berkolaborasi dengan pemerintah, perbankan, dan ekosistem lain untuk memperluas penggunaan layanan. Beberapa sektor pemerintahan yang potensial yakni kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan dana bahan pangan.
