Gojek, Grab, Maxim Bahas Status Pengemudi dan Tarif Ojek Online di DPR

Gojek, Grab, dan Maxim membahas tarif ojek online, status pengemudi hingga kejelasan model bisnis perusahaan. Ini dibahas bersama DPR, dalam RDP soal UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Image title
28 Maret 2022, 16:52
gojek, grab, maxim, ojek online, tarif ojol, tarif ojek online, dpr
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Pengemudi ojek online menangkut penumpang di Shalter Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020).

Gojek, Grab, dan Maxim membahas revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bersama  Komisi V DPR hari ini. Mereka bicara soal tarif ojek online dan status pengemudi.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, UU LLAJ masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini. Menurutnya, ada sejumlah isu yang akan dibahas dalam aturan itu.

"Misalnya, terkait keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dengan memakai teknologi informasi," ujar Lasarus dalam RDPU Komisi V DPR hari ini (28/3). “Ada juga terkait pola kemitraan, perpajakan hingga ketenagakerjaan.”

Oleh karena itu, Komisi V DPR mengundang penyedia layanan transportasi berbasis teknologi informasi, yakni Gojek, Grab, dan Maxim. Tujuannya, menggali usulan dari penyedia layanan.

Advertisement

Pada kesempatan itu, President Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dan CEO Gojek Kevin Aluwi bicara soal fitur-fitur yang disediakan untuk memastikan keamanan mitra pengemudi dan konsumen.

Sedangkan Pengacara Maxim Indonesia Dwi Putratama menyampaikan dua hal terkait UU LLAJ. Pertama, perlu mengatur pola kemitraan dan keberadaan aplikator penyedia layanan.

“UU LLAJ belum mengakomodasi angkutan dengan sistem online, kejelasan status pengemudi, dan pengaturan soal perusahaan,” kata Dwi. “Mungkin, di UU ini ada juga soal fleksibilitas waktu bekerja.”

Kedua, penyesuaian aturan mengenai tarif layanan pengiriman barang. Sepengetahuan Dwi, aturan kirim barang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

“Aturan ini sepertinya tidak sesuai dengan bisnis proses para aplikator. Beberapa bulan terakhir, banyak demonstrasi mitra pengemudi terkait tarif ini,” ujar dia.

Ia berharap, formula tarif tersebut dapat diatur dalam UU LLAJ. Dengan begitu, “peraturan pelaksanaannya nanti bisa bersifat win win solution,” kata dia.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap agar Maxim terus diizinkan beroperasi di Indonesia. Perusahaan penyedia layanan taksi dan ojek online asal Rusia ini beroperasi di Indonesia sejak 2018.

Saat ini, Maxim beroperasi di 63 kota. Perusahaan ini menyediakan layanan taksi online, ojek online, pesan-antar makanan, dan pengiriman barang.

Maxim juga berencana merambah layanan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia.

Jika Maxim akan merambah bisnis marketplace, maka perusahaan akan bersaing dengan Bukalapak, Shopee hingga Tokopedia.

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait