Pemerintah Kaji Batasi Pertalite, Asosiasi: Ojek Online Berhak Dapat

Pemerintah berencana membatasi pendistribusian bahan bakar minyak alias BBM subsidi jenis pertalite melalui MyPertamina. Asosiasi Driver Online (ADO) menilai, pengemudi ojek online berhak mendapatkan ini.

Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel menilai, BBM subsidi harus tepat sasaran. Menurutnya, pengemudi taksi dan ojek online berhak mendapatkan BBM subsidi seperti pertalite.

“Pengemudi taksi dan ojek online masuk dalam kategori kendaraan yang dianggap digunakan oleh masyarakat, maka harus diberikan subsidi,” kata Ariel kepada Katadata.co.id, Kamis (25/8).

Ia sepakat bahwa pendistribusian BBM subsidi harus tepat sasaran terlebih dulu, sebelum pemerintah memutuskan harganya naik. “Masalahnya, ini digunakan oleh kendaraan masyarakat mampu,” katanya.

Ariel berharap, pemerintah tidak menaikkan harga pertalite sebelum program subsidi tepat sasaran dijalankan.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai, kenaikan harga BBM pertalite meresahkan pengemudi ojek online. Begitu juga dengan rencana pembatasan subsidi.

“Kami meminta pemerintah apabila nanti tidak dapat terhindari harga BBM pertalite itu subsidinya dikurangi ataupun dinaikkan, kami meminta agar ojek online ini dikecualikan,” kata Igun kepada Katadata.co.id, Kamis (25/8).

“Jadi, khusus pengemudi ojek online masih diberikan subsidi atau menggunakan harga saat ini,” tambah dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa jika pemerintah jadi menaikan harga BBM subsidi, maka data penerimanya harus tepat sasaran.

Menurutnya, tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pemberian BBM subsidi itu tepat sasaran.

"Sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, perbaiki dulu data penerima subsidi BBM," kata Rieke dalam RDP dengan Menteri BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

“Keseluruhan penerima harusnya masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga (subsidi energi) Rp 502 triliun menjadi tepat sasaran dan akurat,” tambah dia.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan mengakui, pemerintah memang mempunyai beban cukup besar untuk subsidi energi. Besarannya yakni Rp 502 triliun dalam APBN 2022.

Dia meminta agar kebijakan terkait BBM nantinya tidakmembenbani rakyat.

Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kementeriannya menunggu penugasan pemerintah mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. "Saya belum ada rapat lanjutan,” katanya.

“Kalau sudah menjadi kebijakan pemerintah, saya bisa sampaikan," tambah Erick.

Kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan bio solar memang sudah menipis. Rinciannya sebagai berikut:

• Pertalite sudah disalurkan 16,8 juta kilo liter (kl) per Juli atau sekitar 73% dari total kuota 23 juta kl. Artinya, tersisa 27% atau 6,2 juta kl yang diharap bisa memenuhi permintaan hingga Desember.
• Solar sudah disalurkan 9,9 juta kl atau 66,4% dari total kuota 14,9 juta kl tahun ini. Maka, tersisa 33,6% 5 juta kl sampai akhir tahun.

Jika dirata-rata hingga Juli, konsumsi Pertalite mencapai 2,4 juta kl per bulan. Sedangkan solar 1,41 juta kl per bulan.