DPR Tak Setuju Pembatasan BBM Berdasarkan CC Mesin Kendaraan
Komisi VII DPR meminta distribusi BBM bersubsidi Pertalite dan Solar hanya ditujukan kepada kendaraan umum dan sepeda motor. Ketua Komisi Energi Sugeng Suparwoto mengatakan pengaturan penyaluran barang subsidi harus diatur secara spesifik.
Pernyataan yang dilontarkan oleh Sugeng juga merupakan tanggapan soal adanya wacana yang mengatakan bahwa pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi melalui identifikasi besaran kapasitas kubikasi mesin mobil untuk 1.500 CC dan 2.000 CC.
"Banyangkan kalau satu rumah punya dua atau tiga kendaraan yang punya 1.500 CC, Apakah ini dikategorikan sebagai orang tidak mampu? Kalau tetap ingin subsidi barang, maka kami inginkan yang disubsisi hanya untuk kendaraan umum dan motor saja," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (28/7).
Identifikasi penerima subsidi BBM yang dilihat dari besaran kapasitas mesin dirasa tidak tepat. Sugeng menilai, warga yang memiliki mobil pribadi otomatis masuk dalam kategori masyarakat mampu. Ia menjelaskan, serapan BBM subsidi akan tetap tinggi apabila kendaraan pribadi masih diperbolehkan membeli Pertalite maupun Solar.
"Karena mobil punya tangki bensin yang lebih besar dari tangki motor. Apa iya orang yang mampu beli mobil itu kita beri subsidi lebih besar? Sementara yang punya motor volume tangkinya paling 7 liter. Gak adil dong," sambung Sugeng.
Selain melalui subsidi barang, Sugeng juga mengusulkan skema pemberian subsidi langsung kepada orang atau keluarga. Dia menjelaskan, tiap keluarga miskin di Indonesia diberikan uang tunai sebesar Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT yang disalurkan melalui rekening itu bisa dimanfaatkan untuk membeli BBM, gas maupun sembako. "Soal pendataan, tata kelola pemerintah yang paling lengkap di dunia adalah Indonesia. Dari RT sampai kabupaten/kota. Dengan big data ini suatu hal yang mudah. Politik saja bisa dikuantisir dalam bentuk quick count," jelasnya.
