Menanti Keampuhan Omnibus Law Jadikan Indonesia ‘Merdeka Sinyal’
"Perlu sinkronisasi regulasi antara pempus dan pemda," ujar Group Head Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih kepada Katadata.co.id, Februari lalu (7/2). Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah.
Namun, keduanya tidak berkomentar perihal perkiraan efisiensi yang mungkin timbul dari adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sedangkan Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengaku masih mengkaji regulasi tersebut. “Kami berharap, dalam pembahasan secara keseluruhan nantinya dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di industri telekomunikasi di Indonesia,” ujarnya kepada Katadata.co.id, kemarin (5/10).
Di satu sisi, pemerintah mendorong operator seluler untuk fiberisasi atau memodernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fiber. Langkah ini akan mengoptimalkan pengiriman data, sehingga mendukung penerapan 5G.
Fiberisasi tersebut dapat meningkatkan kecepatan internet di Indonesia. Apalagi, ada 12.548 desa yang belum terakses 4G.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan bahwa biayanya sangat besar. Oleh sebab itu, perlu ada kolaborasi antara operator seluler dengan penyelenggara jaringan fiber optik.
UU Omnibus Law mencakup kolaborasi tersebut. Namun, Merza belum memberikan komentar terkait efisiensi biaya fiberisasi dari adanya regulasi ini.
Sedangkan Ketua ATSI Marwan O Baasir mendukung UU Cipta Kerja. “Pembangunan infrastruktur akan lebih efisien dan efektif. Kami mendukung,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (6/10).
Namun, ia juga enggan berkomentar perihal prediksi besaran efisiensi biayanya.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail sempat mengungkapkan bahwa berbagi infrastruktur dapat menghemat hampir setengah biaya. “Akan mengurangi cost 40%,” katanya saat mengikuti acara bertajuk ‘Unlocking 5G Benefits for the Digital Economy in Indonesia’, bulan lalu (24/9).
Selain itu, Kepala Subdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Kementerian Kominfo Adis Alifiawan sempat mengatakan, bahwa UU Omnibus Law akan menarik minat investor berinvestasi di infrastruktur pendukung 5G. Ini karena regulasinya menjadi lebih jelas.
Sedangkan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, masih terlalu dini untuk memperkirakan efisiensi biaya pembangunan infrastruktur digital dengan adanya UU Omnibus Law. Ia justru menyoroti perizinan dalam berbagi fasilitas pasif maupun aktif.
“Perizinan itu rawan dipersulit,” kata Heru kepada Katadata.co.id, kemarin (6/10). Sedangkan efisiensinya baru dapat diukur setelah aturan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP) terbit.
Regulasi terkait berbagi infrastruktur pasif dan spektrum frekuensi tersebut dapat mengatasi persoalan layanan internet khususnya di kota besar dan sekitarnya. Sedangkan penyediaan internet di daerah 3T menjadi tanggung jawab Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif mengatakan, dirinya mendapat tugas untuk meningkatkan kualitas internet di 9.113 desa di daerah 3T. “Kami dapat mandat untuk menyelesaikannya dalam dua tahun hingga 2022,” kata dia kepada Katadata.co.id, bulan lalu (17/9).
Salah satu caranya yakni menambah kapasitas satelit. Saat ini, pemerintah memiliki lima satelit. Selain itu, ada empat kepunyaan perusahaan global yang disewa kapasitasnya oleh kementerian.
Kini, kementerian berencana meluncurkan satelit multifungsi yang disebut Satria I dan ditarget beroperasi pada 2023. Satelit itu untuk memenuhi kebutuhan internet di 150 ribu titik layanan publik.
Secara rinci, 93.900 merupakan sekolah/pesantren, 47.900 kantor desa/kelurahan/pemerintahan daerah, 3.700 fasilitas kesehatan, dan 4.500 lainnya.
Anang mengatakan bahwa 90% infrastruktur digital berbasis teknologi satelit. Ini berdampak pada tingginya biaya operasional. "Kami mencari teknologi terbaik hingga menyiapkan satelit Satria I,” kata dia.
