Bukalapak Bakal Rilis Fitur Bayar dan Lapor Pajak Kuartal III 2019

(Baca: Bukalapak dan Shopee Apresiasi Langkah Menkeu Cabut Aturan E-commerce)

Sejak awal tahun ini Bukalapak memang fokus menggandeng pemerintah dalam menyediakan layanan. Bukalapak sudah bekerjasama dengan Kemenkeu terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Melalui program ini, pemilik warung bisa mendapat pembiayaan untuk usaha maksimal Rp 10 juta per orang.

Sebelumnya, Bukalapak juga menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat (Jabar). Rencananya, layanan ini bakal diperluas ke daerah lain. "Paling cepat Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata Bima.

Bahkan, Bukalapak berencana membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bukalapak juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bisa melalui platform e-commerce tersebut.

Namun, Bima belum mau menjelaskan lebih detail perihal rencana tersebut. Layanan-layanan ini akan masuk di kategori sosial dan masyarakat.

Selain itu, Bukalapak bakal merilis fitur Qurban menjelang Idul Adha tahun ini. Dengan demikian, layanan ini bisa melengkapi fitur Zakat yang lebih dulu ada di platform salah satu unicorn Tanah Air tersebut.

(Baca: Pemerintah Akan Wajibkan Barang E-Commerce Kantongi SNI)