Biden Buat Aturan yang Bisa Blokir 60 Lebih Raksasa Teknologi Tiongkok

Penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Bill Reinsch mengatakan, pengadilan biasanya enggan menolak perintah presiden terkait keamanan nasional. "Fakta bahwa mereka melakukannya (menolak), ini menunjukkan rancangan yang sangat buruk di orang-orang Trump dan pertahanan yang buruk atas keputusan yang dibuat,” ujarnya.

Akhir tahun lalu, produsen ponsel pintar (smartphone) yang berbasis di Beijing, Xiaomi kehilangan kapitalisasi pasar sekitar US$ 10 miliar dalam sebulan, setelah masuk daftar blokir oleh Trump. Namun, Xiaomi menjadi yang pertama yang mengungkap kekurangan dari perintah Trump itu.

Alhasil, Hakim menghentikan pemblokiran Xiaomi pada Maret dengan alasan kurangnya bukti bahwa perusahaan berafiliasi dengan miliar Tiongkok. Hakim juga menyebut bahwa keputusan Trump terhadap Xiaomi, “sewenang-wenang dan berubah-ubah."

Selain Xiaomi, Luokung Technology Corp dan Gowin Semiconductor lolos dari daftar tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Biden pun setuju untuk menghapus perusahaan dari daftar.

Namun kemudian Biden membuat perintah eksekutif serupa, dengan standar yang lebih rendah. Pengacara yang berbasis di Hong Kong, Wendy Wysong sepakat bahwa kebijakan Biden lebih kuat.

"Mungkin lebih sulit untuk menantang penunjukan karena alasan yang mendasarinya mungkin tidak akan terlalu lemah. Selain itu, kriteria penunjukan tidak terlalu sempit," kata Wysong.

Lebih banyak perusahaan dapat terpengaruh oleh aturan Biden tersebut. "Ini tergantung pada seberapa agresif pemerintah AS," kata Reinsch dari CSIS.