Ditegur DPR, Ini Alasan Grab Tak Terapkan Tarif Aplikasi 15%
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Hamka Baco Kady meminta aplikator untuk mematuhi aturan tersebut. “Pemerintah memberikan angka 15%, sedangkan tuntutan pengemudi itu 10%,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi V DPR RI, dikutip Selasa (8/11).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sudewo mengatakan Grab dan Gojek tidak mematuhi aturan padahal kedua perusahaan itu diundang dan dilibatkan dalam proses penyusunan. “Mengapa sampai tidak ada kepatuhan? Padahal dalam proses penyusunan peraturan ini kebijakan ini Grab dan Gojek juga diundang, dilibatkan, dimintain masukan dan saran,” ujarnya.
Lebih lanjut dia bilang, “ada yang memotong sampai 20% itu seperti Grab dan Gojek ditambah lagi pemotongan sebesar 5.000.”
Sudewo juga mempertanyakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang membiarkan hal ini. “Maka ini teguran keras ini terhadap Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat.”
Dia menyebut para mitra pengemudi ‘teriak-teriak di jalan’, memperjuangkan nasibnya dengan mempertaruhkan nyawanya bekerja demi kebutuhan keluarga yang di rumah. Mereka kemudian menuntut kenaikan tarif yang belakangan direspon oleh pemerintah. “Tetapi mereka tidak menikmati kenaikan tarif itu, yang menikmati kenaikan tarif itu adalah aplikator,” kata Sudewo.
Dia menilai pentingnya audit yang betul-betul independent, profesional, transparan, dan akuntabilitasnya tinggi. Ia menyatakan bahwa DPR akan mendengarkan suara dari berbagai kalangan masyarakat.
Dia mengatakan tak ingin ada eksploitasi terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan lapangan pekerjaan, perekonomian dan pengetahuan. “Untuk kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu atau yang bisa saya bilang kaum kapitalis, rakyat kami harus dilindungi.”
