Dilantik Presiden, Biden Langsung Kembalikan AS ke Perjanjian Paris

Tekanan dari Partai Republik

Untuk membawa AS kembali ke arah kebijakan iklim diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Partai Republik, sebagai oposisi, telah mengecam langkah tersebut. “Kebijakan presiden terpilih sejak hari pertama telah merugikan pekerja AS dan ekonomi kita,” kata Senator Shelley Moore Capito dari West Virginia. 

Beberapa politikus Republik sebelumnya juga telah meminta Biden untuk meminta persetujuan Senat dulu sebelum kembali ke Perjanjian Paris. Bahkan langkah pembatalan proyek pipa Keystone juga mendapat kecaman dari Grand Old Party alias GOP. 

Namun, para pengamat lingkungan justru melihat hal positif langkah tersebut. “Sangat penting bagi AS untuk memulihkan peran kepemimpinannya dalam upaya internasional mengatasi perubahan iklim,” kata Presiden Chamber’s Global Energy Institute. 

Biden telah menetapkan target ambisus, yaitu menghilangkan emisi karbondioksida dari sektor tenaga listrik pada 2035 dan seluruh perekonomian pada 2050. Para ilmuwan mengatakan target itu dapat tercapai apabila Presiden melaksanakan peraturan yang lebih ketat daripada presiden sebelumnya. 

Negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Inggris, dan Tiongkok sebelumnya telah menetapkan menjadi nirkarbon paling tidak pada 2050. 

Pakar kebijakan iklim mengatakan, mereka yakin Biden dapat memenuhi target awal Paris. Caranya dengan kombinasi peraturan baru, peningkatan energi baru terbarukan, dan peralihan pembangkit listrik tenaga batu bara ke energi hijau.

Negara-negara ekonomi besar lainnya akan mengawasi pemerintahan Biden untuk melihat langkah kebijakan spesifik apa yang direncanakan sebelum pertemuan Glasgow tahun ini. “Tiongkok telah menetapkan tujuan konkret tapi bukan langkah konkret,” kata analis E3G Byford Tsang. “Jika Biden mampu melakukan hal sebaliknya maka dapat memberi tekanan pada Beijing.”