DPR Masih Ingin Tampung Masukan RUU EBT dari Banyak Pihak
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah membentuk Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET). Ini menjadi sangat penting agar implementasi dari kebijakan dapat lebih terarah dan efisien. "Badannya seperti SKK Migas, tugas-tugasnya juga mirip dengan SKK Migas," ujarnya.
Dengan porsi pemanfaatan energi terbarukan ke depan yang akan lebih tinggi, maka diperlukan badan independen yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan energi terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan RUU EBT yang tengah disusun pemrintah bersama dengan DPR akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
"RUU EBT ini sifatnya percepatan, karena harus melipatgandakan realisasinya dan magnitudenya besar. Misalnya untuk listrik, kalau kita mau naik dua kali lipat, berarti harus menaikkan (EBT) sampai 12 ribu Gigawatt dalam lima tahun," kata Dadan.
Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor, keberadaan aturan EBT diharapkan mampu mempercepat dari sisi proses-proses investasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nasional, baik dari segi EBT maupun ekonominya.
Salah satu sisi keenomian yang disorot Dadan adalah keberlangsungan korporasi PLN, dimana ia berharap upaya transisi energi akan memberikan dampak positif bagi finansial PLN. "Masuknya EBT yang berbasis listrik justru akan memperbaiki kasnya PLN," kata dia.
Dadan menekankan EBT harus mampu menciptakan keekonomian yang efisien dengan masuk ke level daya saing yang baik terhadap energi fosil. Jangan sampai jatuh pada nilai keekonomian yang tinggi.
"Jadi EBT punya solusi di dua sisi, yakni menyediakan listrik yang lebih baik dan bersih serta menjadi penyedia tenaga kerja yang berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, EBT bukan hanya memiliki dampak positif terhadap lingkungan, melainkan juga mengikuti tren perekonomian, di mana negara-negara maju kini ramai-ramai menuju transisi energi, terutama dengan negara-negara tujuan ekspor yang mulai fokus pada sumber jejak karbon sebuah produk.
