Sri Mulyani Gandeng ADB Demi Setop Penggunaan PLTU Batu Bara
Selain memperkenalkan ketentuan pajak karbon, Sri Mulyani menyebut dukungan terhadap transisi energi juga akan dilakukan dari aspek pendanaan. Pendanaan baru diperlukan untuk mendukung ketersediaan energi yang cukup sebagai kompensasi akibat penghentian pemakaian batu bara.
"Ini sekaligus sebagai kompensasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan," kata Sri Mulyani.
ADB belum lama ini juga mengumumkan penambahan alokasi dukungan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim bagi negara-negara anggotanya di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Anggaran tersebut ditambah dari semula US$ 80 miliar, kini menjadi US$ 100 miliar atau setara Rp 1.422 triliun hingga tahun 2030.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyebut urgensi dukungan pembiayaan karena Asia dan Pasifik menjadi kawasan yang akan paling terdampak oleh krisis iklim. Asakawa pada Mei lalu mengungkapkan bahwa sekitar 60% penduduk di kawasan ini bekerja di sektor yang rentan terhadap perubahan pola cuaca.
Asakawa menjelaskan, sebagian besar anggaran yang disediakannya akan mengalir kepada program-program yang berroeintasi pada mitigasi iklim. Ini termasuk penyimpanan energi, efisiensi energi dan transportasi rendah karbon. Nilai pembiayaan yang disediakan mencapai US$ 66 miliar.
