Tak Mau Bebani APBN, Komitmen Transisi Energi Jokowi Dinilai Gamang
Transisi energi setidaknya dapat dilakukan dengan tiga cara. Satu, menerjemahkan komitmen politik ke dalam kerangka kebijakan dan regulasi. Dua, revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) agar sejalan dengan target dekarbonisasi 2060 atau lebih awal. Tiga, peninjauan ulang kebijakan harga energi dan subsidi energi fosil.
Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya meminta agar skenario transisi energi dapat berjalan cepat dengan kalkulasi yang tepat. Pasalnya, skema dan hitung-hitungan dalam melakukan transisi energi dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan dana yang tak sedikit.
Sementara, Indonesia telah terkunci dengan kontrak PLTU batu bara jangka panjang sejak lama. Sehingga jika akan beralih ke energi terbarukan secara penuh maka dibutuhkan dana yang cukup besar.
Menurut dia dengan penggantian pembangkit energi fosil ke energi terbarukan, maka biaya pokok penyediaan listrik dipastikan dapat melonjak. Hal ini pun akan berpengaruh terhadap penetapan harga ke tingkat konsumen.
"Misalnya pendanaan datang, investasi datang, harganya kan lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gapnya? negara? Gak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun," kata Jokowi dalam The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11).
Hal itu juga tak memungkinkan jika harus dibebankan oleh masyarakat. Mengingat kenaikan tarif listrik 10-15% saja menurut dia kehebohan di masyarakat bisa sampai tiga bulan, apalagi jika kenaikannya mencapai dua kali lipat.
Oleh sebab itu, ia menekankan para jajarannya di level menteri untuk dapat memberikan masukan yang konkrit. Namun kalkulasinya jelas disertai angka realistis. "Kalau ini bisa kita mentransisikan pasti ada harga naik. Pas naik ini pertanyaanya siapa yang bertanggung jawab," kata dia.
