Menteri ESDM: Potensi dan Teknologi Jadi Modal Awal Transisi Energi RI
Kementerian ESDM menyebut potensi dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan (EBT) merupakan modal utama bagi Indonesia dalam memulai transisi energi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah mempertegas komitmennya untuk menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK). Selain itu, akan berkontribusi lebih cepat bagi pencapaian target net zero emission (nol emisi karbon) dunia melalui transisi energi.
Indonesia memiliki potensi EBT cukup melimpah yang diperkirakan lebih dari 3.000 gigawatt (GW) yang bersumber dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, bio energi, dan energi laut.
"Potensi dan teknologi EBT merupakan modal utama untuk melaksanakan strategi transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060," ujar Arifin dalam Indonesia Energy Transition Outlook 2022, Selasa (21/12).
Pada KTT iklim PBB COP26 beberapa waktu lalu, pemerintah bertemu dengan berbagai pelaku industri energi terbarukan yang memberikan perspektif baru mengenai penerapan teknologi EBT, seperti energi laut dan angin yang semakin kompetitif dan dapat dikembangkan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Arifin menyadari transisi energi di Indonesia memang memerlukan investasi yang sangat besar. Adapun total investasi, untuk sektor kelistrikan saja misalnya diproyeksikan dapat mencapai US$ 1 triliun hingga 2060 atau US$ 25 miliar per tahun.
Karena itu, dia berharap dengan dukungan teknologi yang kompetitif, pemerintah dapat menekan jumlah investasi yang cukup besar tersebut. Apalagi guna mendorong transisi energi, Kementerian ESDM telah mengesahkan green RUPTL dengan rencana pengembangan porsi pembangkit EBT yang ditetapkan sebesar 51,6% dan fosil 48,4%.
Selain, itu pemerintah juga berencana untuk melakukan pensiun PLTU tahap awal dengan kapasitas 1,1 GW. Kemudian, rencana konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit listrik berbasis energi bersih serta menggenjot program cofiring PLTU.
Meski begitu, pengembangan pembangkit EBT juga harus memperhitungkan keseimbangan antara supply dan demand, kesiapan sistem, keekonomian, serta harus diikuti dengan kemampuan domestik. Khususnya untuk memproduksi industri EBT, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi importir teknologi EBT.
"Melalui pengembangan pembangkit EBT diproyeksikan dapat mengurangi emisi secara signifikan khususnya setelah tahun 2040 pada saat selesainya kontrak pembangkit fosil," ujarnya.
