UU EBT Tak Kunjung Terbit, Bagaimana Progresnya di DPR?
Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur terkait pengembangan dan pemanfaatan EBT. Oleh sebab itu, menurut Komaidi penerbitan UU EBT menjadi urgensi untuk mengatur secara lebih khusus sejumlah ketentuan terkait pengembangan dan pemanfaatan EBT.
Mengacu pada sejumlah negara di ASEAN yang telah memiliki UU terkait EBT, UU EBT berpotensi mendorong pengembangan EBT yang lebih ekspansif. Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memiliki Undang-Undang khusus terkait EBT.
Pengaturan terkait insentif, subsidi dan akses batuan lembaga keuangan menjadi bagian yang diatur dalam UU EBT negara tersebut. Adapun Filipina tidak memiliki UU EBT, namun negara tersebut memiliki pengaturan yang relatif lebih lengkap terkait panas bumi. Setidaknya 23 % elektrifikasi Filipina disumbang oleh panas bumi.
"Pengesahan UU EBT menjadi salah satu upaya konkret Pemerintah dalam memenuhi komitmen Paris Agreement," katanya.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif sebelumnya menilai dengan terbitnya UU EBT, paling tidak dapat memberikan kepastian berusaha. Terutama bagi investor yang ingin berinvestasi pada proyek energi terbarukan di Indonesia.
"Kami sangat mendukung diselesaikan UU ini. Kita tentu saja berharap dengan RUU EBT ini ada kepastian mengenai peran dari EBT untuk masuk dalam bauran energi kita," ujarnya beberapa waktu lalu.
Di samping itu, guna mendukung arah pegembangan energi terbarukan di Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.
Adapun tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2030 ditargetkan sebesar 40,6 gigawatt (GW). Rinciannya, porsi pembangkit (EBT) ditetapkan 51,6 % dan fosil 48,4 %.
