Komisi VII: Tanpa PLTN RI Sulit Capai Target Nol Emisi Karbon 2060
Komisi VII DPR mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mendukung target nol emisi karbon pada 2060. Adapun hingga tahun ini, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai 14% dari target 23% pada 2025.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan sejumlah perusahaan pengembang nuklir internasional seperti ThorCon dan Rosatom sudah menawarkan skema pembangunan PLTN tapak dan PLTN bergerak.
PLTN bergerak adalah PLTN yang dibangun di atas kapal yang dinilai cocok dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara PLTN tapak rencananya akan dibangun di Provinsi Bangka Blitung hasil kerja sama dengan ThorCon.
"PLTN bergerak cocok untuk negara kita yang kepulauan. Bisa dibangun di atas kapal itu cukup untuk satu pulau besar. Sepulau Madura itu hanya butuh 500 megawatt (MW) saja. Kalau kita mau konsisten mencapai nol emisi 2060, tanpa nuklir hampir dipastikan tidak bisa," kata Sugeng di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (28/7).
Sugeng menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir soal pengalaman buruk yang menimpa dunia usai meletusnya PLTN Fukushima dan PLTN Chernobyl. Sebab PLTN yang akan dibangun di Indonesia merupakan PLTN generasi keempat yang sudah dinyatakan sebagai sumber energi hijau dan berkelanjutan oleh Eropa. "(PLTN) yang di Bangka Belitung itu adalah salah satu nuklir tapak," sambungnya.
Dia menambahkan, Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cocok dibangun PLTN karena terdeteksi jarang terjadi gempa bumi. Selain itu, daerah tersebut juga tersedia kandungan tanah jarang limonit yang digunakan sebagai bahan baku nuklir.
"Bangka Belitung jauh dari ring of fire. Selain itu ada limonit, satu komponen thorium yang melekat di timah yang selama belum kita eksplorasi dan ekploitasi secara baik," jelas Sugeng.
Lebih lanjut, kata Sugeng, cadangan bahan baku nuklir seperti Uranium, Thorium dan Plutonium juga ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Guna menampung listrik dari PLTN, pemerintah akan membuat badan usaha khusus yang bertugas sebagai pengawas dalam pembangunan PLTN dan mengurus limbah nuklir.
Saat ini Indonesia telah memiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang betugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir.
Selain itu, ada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan energi nuklir di bidang pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi hingga manufaktur. Sugeng berharap, PLTN bisa menjadi salah satu pemasok listrik PLN paling lambat pada 2035.
"Itu sudah masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) PLTN bisa dibangun oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan swasta. Yang di Bangka Belitung itu ThorCOn, mereka masih mengajukan proposal," ujar Sugeng.
Sebelumnya diberitakan, pengembangan teknologi PLTN di Indonesia terus berjalan oleh PT ThorCon Power Indonesia bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). PLTN eksperimental 500 megawatt (MW) akan dibangun di Bangka Belitung yang ditargetkan beroperasi pada 2030.
Adapun biaya investasi pembangunan PLTN eksperimental itu seluruhnya akan ditanggung ThorCon. "Sekarang ini masih mencoba membuat peta jalan lalu Terms of Agreement," kata Bob kepada Katadata.co.id pada Selasa (26/7).
PLTN eksperimental adalah nama lain dari PLTN Reaktor Daya Non-Komersial yang sebelumnya pernah digarap oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Di dalam regulasi ketenaganukliran Indonesia, PLTN kerap kali disebut sebagai reaktor daya komersial.
Sebelum menjadi reaktor daya komersial, PLTN eksperimental harus menempuh sejumlah penelitian dan pengembangan. "Karena reaktor kami adalah reaktor terkini, maka belum dikomersialkan. Artinya harus dibangun dulu sebagai reaktor daya non-komersial. Inilah yang kami sebut PLTN eksperimental," kata Bob.
Usai dinyatakan lulus dari tahap penelitian dan pengembangan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), PLTN akan memperoleh izin operasi sebagai PLTN komersial. Selanjutnya, PLTN yang sudah memperoleh perizinan komersial dapat segera dioperasikan.
"Target operasionalnya tahun 2030," katanya. "Bangka Belitung bakal dijadikan lokasi PLTN pertama di Indonesia. Lokasinya ditempatkan di pulau terpencil berjarak 32 kilometer (km) dari Pulau Bangka".
Bob menambahkan, nantinya hasil akhir atau produksi listrik yang dihasilkan dari PLTN tersebut akan dijual ke PLN dengan skema menjual kelebihan tenaga listrik (excess power).
"Jadi bukan sebagai pembangkit listrik swasta, tapi excess power, sebingga PLN bisa menyerap. Memang kami bicara dengan PLN listriknya akan dievaluasi sebagai excess power. Kalau memang ternyata output listriknya tidak bisa dievaluasi ke PLN, memang buat kami itu bebannya besar sekali untuk ground listriknya," tukas Bob.
