Kementerian ESDM dan JBIC Bahas Pensiun Dini PLTU Tanjung Jati B
Menurut Dadan, pertemuan tersebut baru terbatas pada pembahasan konseptual dan belum menyinggung aspek biaya investasi maupun pendanaan untuk menghentikan operasional PLTU Tanjung Jati B.
“Kami tidak bicara apa-apa, kalau di level itu tidak ada yang ngomong seperti itu. Ini kan antara menteri dengan menteri, bukan ngomong komersialnya berapa,” jelas Dadan.
Sebeumnya, pemerintah menyebut perusahaan kelistrikan asal Jepang Sumitomo Corporation telah mulai mengambil langkah untuk melepas aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 1-4 yang terletak di Jepara, Jawa Tengah, lebih awal. Ini dilakukan bersamaan dengan pengalihan investasi di sektor energi pada proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai salah satu pemasok kebutuhan tenaga listrik di IKN Nusantara.
Aksi korporasi pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan pengembangan PLTA Kayan ditandai dengan penandatanganan Principles Agreement bersama PLN pada saat KTT G20 di Bali November lalu.
"Sumitomo Corporation berencana untuk melakukan pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan mengembangkan PLTA Kayan berkapasitas 9.000 MW," kata Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangan resmi pada Jumat (25/11).
Haryo menjelaskan, pelepasan lebih awal aset PLTU Tanjung Jati B dan pengambangan PLTA Kayan oleh Sumitomo dapat mendukung percepatan dekarbonisasi dan penyediaan tenaga listrik dengan tarif yang lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) serta mendorong investasi energi bersih di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. "PLTA Kayan juga berpotensi untuk mendukung industri hijau di Kalimantan Utara dan penyuplai kebutuhan tenaga listrik di IKN Nusantara," ujar Haryo.
