ADB Tawarkan Pinjaman untuk Dana Perubahan Iklim hingga Rp 1.160 T
Kedua, ADB berjanji membantu pemerintah meningkatkan modal swasta melalui SDG Indonesia One, platform pendaan yang dibuat Kementerian Keuangan 2018 silam. Dukungan permodalan tersebut kata Asakawa salah satunya dengan mendukung penerbitan obligasi berkelanjutan oleh PLN.
Ketiga, ADB berencana untuk mendirikan Blue Finance Hub di kantor perwakilan ADB di Indonesia. Lembaga ini nantinya akan fokus mencarikan pendaan untuk proyek yang berkaitan dengan penanganan ekonomi laut yang berkelanjutan. Langkah ini juga dilakukan ADB di beberapa negara terpilih lainnya di ASEAN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan Indonesia saat ini tengah berusaha mencapai target pengurangan emisi yang dibuat dalam forum UNFCCC pada 2016 lalu. Target tersebut mencakup pengurangan emisi 29% tanpa dukungan internasional dan 41% dengan dukungan internasional.
"Dalam waktu dekat, kami akan menggunakan fase pemulihan ini pasca pandemi Covid-19 untuk mengejar agenda iklim dan keberlanjutan kami," ujarnya.
Terhitung sejak penetapan target 2016, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran khusus 4,1% dari APBN setiap tahunnya untuk berbagai proyek penanganan perubahan iklim. Kendati demikian, skema pendanaan swasta juga tengah disusun agar proyek ini tidak sepenuhnya mengandalkan pendanaan publik.
Bentuk pendanaan itu salah satunya lewat rencana aturan nilai ekonomi karbon (NEK) yang di dalamnya juga terdapat ketentuan pajak karbon bagi sejumlah sektor mulai dari transportasi hingga industri.
