COP26: Negara Miskin Tagih Negara Maju Dana Perubahan Iklim Rp 1.400 T
Sementara Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa Frans Timmermans mengatakan bahwa blok mereka mendukung upaya untuk membayarkan dana tersebut secepatnya, terutama di area yang paling membutuhkan, namun menegaskan bahwa mereka masih membutuhkan rincian yang tepat.
Negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim telah mengangkat isu terkait siapa yang harus membayar kerusakan iklim yang terjadi sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum perubahan iklim dianggap sebagai ancaman seperti saat ini.
Para ekonom tengah memperkirakan biaya kerusakan dari cuaca ekstrim yang diduga terkait dengan perubahan iklim mereka menduga nilainya bisa mencapai US$ 400 miliar atau hampir Rp 5.700 triliun pada 2030.
Sebuah studi yang dilakukan oleh badan pembangunan Christian Aid memperkirakan kerusakan iklim dapat merugikan negara-negara paling rentan hingga seperlima dari produk domestik bruto (PDB) mereka pada 2050.
“Sudah menjadi perjuangan tanpa henti kami untuk memasukkan kerugian dan kerusakan ke dalam perjanjian iklim COP. Kami harus terus meminta pertanggungjawaban negara-negara penghasil emisi besar,” kata perwakilan dari Climate Vulnerable Forum, Kathy Jetnil-Kijiner, yang mewakili negara-negara yang terkena dampak pemanasan global.
Sementara Singh (Climate Action Network) mengatakan bahwa negara kaya bisa menghimpun dana tersebut, sebagian dengan mencabut subsidi dan menagih ganti rugi dari perusahaan bahan bakar fosil.
"Sebab tanpa bantuan dana tersebut, biaya kerusakan akibat perubahan iklim dapat membuat negara dengan ekonomi yang rapuh bangkrut, dan menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam melawan perubahan iklim, seperti menutup pembangkit listrik batu bara," ujarnya
