Cina, India, Amerika Absen dari Komitmen COP26 Setop Bangun PLTU Baru
Sejumlah negara pengonsumsi dan produsen batu bara terbesar di dunia dilaporkan tidak ikut menandatangani komitmen yang dicapai dalam KTT Iklim PBB COP26 untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru.
Komitmen itu juga sepakat untuk mempensiunkan PLTU pada 2030 di negara maju dan 2040 di negara miskin/berkembang. Sekitar 190 menandatangani komitmen ini termasuk di antaranya Indonesia, Vietnam, dan Polandia. Mayoritas juga berkomitmen menghentikan investasi proyek PLTU baru di luar negeri.
Namun Cina, India, dan Amerika Serikat (AS) yang merupakan tiga negara pengonsumsi batu bara terbesar di dunia, serta Australia yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, tidak ikut menandatangani komitmen ini.
Padahal, Presiden KTT COP26 Alok Sharma mengatakan bahwa salah satu tujuan utama konferensi ini adalah menutup sejarah batu bara dengan 23 negara membuat komitmen iklim baru. Ia pun optimistis bahwa akhir dari batu bara sudah di depan mata.
"Menjadikan batu bara ke dalam sejarah telah menjadi prioritas pribadi saya. Anda dapat mengatakan dengan yakin bahwa batu bara bukan lagi raja," ujarnya seperti dikutip Reuters pada Jumat (5/11).
Meski demikian negara-negara yang memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap batu bara tidak ikut menandatangani komitmen ini. Seperti Cina yang bertanggung jawab atas 54,3% konsumsi batu bara global pada 2020, India 11,6%, dan Amerika 6,1% menurut statistik BP. Simak databoks berikut:
Seorang pejabat Amerika mengatakan bahwa rencana Presiden Joe Biden untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan pada 2035 akan mengurangi ketergantungan negara tersebut terhadap batu bara.
"Kami akan segera memiliki seperangkat undang-undang yang menetapkan anggaran sebesar US$ 800 miliar (Rp 11.500 triliun) untuk energi bersih dan program iklim yang akan mendorong transformasi di Amerika dan itulah yang menjadi fokus kami," ujar seorang pejabat senior Departemen Energi AS.
Meski demikian diketahui bahwa senator AS dari partai Demokrat, Joe Manchin yang merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pialang batu bara, telah menentang beberapa langkah iklim dalam undang-undang tersebut.
