Realisasi Investasi EBT Terganjal Perpres yang Tak Kunjung Diteken
Rencana revisi aturan ini setelah muncul tudingan PLN mempersulit proses pemasangan PLTS atap pelanggan industri, seperti yang dilaporkan oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI). Dalam hal ini MMKI hanya boleh memasang PLTS atap 15% dari total kapasitas listrik terpasang dari PLN sebesar 10 megawatt (MW).
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam Permen ESDM Nomor 26 tahun 2021, pemasangan PLTS atap disesuaikan dengan kapasitas maksimum yang terpasang.
"Itu yang sekarang dinegososikan antara PLN dan MMKI, cocoknya bagaimana. Sehingga tidak ada listik berlebih yang masuk ke jaringan PLN atau juga kebalikannya potensi yang ada di MMKI itu bisa termanfaatkan juga,” kata Dadan, Selasa (19/4).
Dadan mengakui bahwa permintaan para pelaku industri yang ingin memasang PLTS atap dengan kapasitas maksimum kerap ditolak PLN.
“Karena konsumen itu melihatnya 'Saya bisa masang 100%, sesuai kapasitas' tapi PLN melihatnya beda, 'Anda kebesaran kalau 100%’. Pemakaian PLTS atap di industri tidak sampai 100% atau sesuai dengan kapasitas terpasangnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengevaluasi Permen ESDM Nomor 26 tahun 2021 karena aturan tersebut tidak dijalankan sejak ditetapkan pada tahun lalu. Dadan pun tak menampik, bahwa dalam beberapa hal, PLN mengajukan keberatan dalam poin-poin yang tertulis dalam Permen tersebut.
“Kami sekarang sedang mengkajinya lagi, bukan membatalkan ya. kita punya Permen seperti ini tapi tidak jalan. Ini harus ada jalan keluar ini,” tukasnya.
