Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Juni 2024, Sasar 22 Juta Keluarga
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran program Bantuan Pangan hingga Juni 2024 nanti. Ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan Tahap I dan Tahap II yang sudah selesai di tahun 2023.
Dengan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Bantuan Pangan tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan.
“Penyaluran Bantuan Pangan beras berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga level inflasi nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dalam keterangan resmi dikutip Senin (15/1).
Dia mengatakan, bantuan pangan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan.
Guna merealisasikan tujuan tersebut, Airlangga kemudian datang dalam acara bertajuk Temu Wicara dan Penyaluran Bantuan Pangan Beras di kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (14/01).
Salurkan Bantuan Beras 1 Ton ke Lombok Tengah
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyerahkan secara simbolis kepada 5 PBP dari 100 PBP yang tercatat di Desa Kuta dengan total beras yang disalurkan sebanyak 1 ton. Dalam sesi dialog dengan para PBP, Airlangga menanyakan aspirasi mereka mengenai keberlanjutan program bantuan tersebut.
“Apakah bantuan pangan beras ini diperlukan dan harus dilanjutkan?” tanya Airlangga. Pertanyaan tersebut dijawab dengan lugas oleh para PBP agar program bantuan pangan ini untuk terus dilanjutkan.
Airlangga juga berkesempatan untuk meninjau dan menyaksikan secara langsung proses penyaluran beras ke PBP yang dilakukan melalui loket. Jumlah total PBP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdata sebanyak 643.000 penerima.
Sementara untuk Kabupaten Lombok Tengah, tercatat sebanyak 154.127 penerima. Lebih lanjut, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan stabilisasi pasokan harga pangan serta program bantuan pangan.
“Stok mencukupi untuk program bantuan pangan, dan program ini akan dievaluasi enam bulan lagi,” ujar Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini yakni anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Wakil Bupati Lombok Tengah, Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Desa Kuta, Direktur Utama PT Jasa Prima Logistik (JP Logistics), dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB
