Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp 50,14 T untuk Tambah Bansos

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara atau automatic adjustment terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 50,14 triliun menjelang Pilpres 2024. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dana yang terkumpul dari pemblokiran anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.

"Nanti itu, tekniknya ada macem-macem cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan. Salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2).

Pemblokiran anggaran tersebut sebagai strategi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023.

Surat ini ditujukan kepada para menteri kabinet Indonesia maju, Jaksa Agung RI, kepala kepolisian negara Republik Indonesia, para kepala lembaga pemerintahan non kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

"Kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

Kebijakan automatic adjustment ini merupakan salah satu metode untuk merespon dinamika global dan dinilai ampuh untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 dan 2023.

Kebijakan ini ditujukan untuk semua K/L. Adapun anggaran K/L yang diblokir sementara tersebut mencapai 5% dari pagu belanja K/L. "Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," katanya.

Memasuki Musim Tanam

Airlangga mengungkapkan, alasan pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk. Menurutnya, subsidi pupuk sangat penting karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.

Selain itu, dia menyampaikan, bahwa Jokowi juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 14 triliun dari pagu semula sebesar Rp 26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

"Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun, itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," ujar Airlangga.

Uang tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait alokasi anggaran, Kementerian Pertanian (Kementan) dan DPR akan membahasnya lebih dulu.

"Tentu, nanti kami akan minta Kementan dan DPR untuk menyelesaikan masalah tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini," kata Airlangga.

Airlangga menyebut, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bekasi mencapai 9.111 ton dan penyalurannya telah terealisasi sebesar 15% atau 1.367 ton per 3 Februari 2024.

Pupuk bersubsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Bekasi disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Gudang Lini III yang kini menampung 4.088 ton pupuk bersubsidi bagi daerah tersebut.

Sementara untuk mengurangi beban subsidi dan penambahan anggaran tersebut, pihaknya meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk ikut membantu menyediakan pupuk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Perusahaan milik negara itu pun menyelenggarakan Gebyar Diskon Pupuk selama Januari hingga Februari 2024 untuk menyambut musim tanam di awal tahun ini.