BI Pantau Penyaluran KUR 75 Persen Terpusat di Jawa dan Sumatera
Kelima, pada saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikutnya, perlu menyediakan penjaminan secara berkesinambungan kepada penerima KUR.
"Selama pinjaman harus diberi subsidi terus (tidak masalah). Kalau tidak, nanti saat bunga balik ke 12 persen menyulitkan debitur," kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (9/2).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah pada tahun ini fokus meningkatkan penyaluran KUR ke sektor produktif. Catatannya, penyaluran KUR ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan hanya 17,3 persen dari total KUR. Sedangkan ke sektor perdagangan mencapai 66,2 persen.
(Baca: Sri Mulyani Dorong LPEI Biayai Sektor Manufaktur dan UMKM)
Sektor produktif lainnya yakni perikanan dan industri pengolahan pun hanya mendapat 1,2 persen dan 4,1 persen. Padahal, kedua bidang ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak, dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan kondisi tersebut, tahun ini, pemerintah akan menaikan porsi KUR ke sektor pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan menjadi 40 persen dari sebelumnya 22,6 persen. "Bukan berarti yang lain tidak produktif, tapi kalau perdagangan biar pinjam (bunganya) yang lebih mahal saja," kata Darmin.
Tahun ini, pemerintah juga sudah menyediakan cadangan sebesar Rp 4 triliun dari total Rp 110 triliun untuk bank yang sudah menyehatkan kondisi keuangannya dan kemudian ingin mengikuti program penyaluran KUR. "Kami sisakan siapa tahu ada yang lapor ke Otoritas Jasa Keuanga (OJK), 'saya sekarang sudah sehat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) turun'. Diajukan satu sampai dua minggu kemudian dapat plafon," ujar Darmin.
