Dinilai Tak Kredibel, Riset JP Morgan Cuma Sedikit Bahas Indonesia
Hal inilah yang disoroti oleh Pemerintah Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, JP Morgan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia dalam membuat kajian dan rekomendasinya kepada investor. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lima persen tahun 2016 masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.
"Assessment (penilaian) JP Morgan tidak dapat kami mengerti. Kalau kami bandingkan negara lain, rasanya Indonesia tidak sejelek yang dikatakan JP Morgan,” katanya kepada Katadata, Senin (2/1) malam.
Saat pemerintah mengkonfirmasi hasil riset tersebut, JP Morgan terbukti tidak dapat memberikan penjelasan yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Suahasil menyayangkan sikap JP Morgan tersebut. Bahkan, dia menganggap langkah JP Morgan itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai spekulasi di pasar. "Kalau ada yang mau menempatkan Indonesia sebagai sasaran spekulasi, berarti mindset-nya tidak sejalan dengan kami,” ujarnya.
(Baca: Terpukul Efek Trump, Cadangan Devisa Susut US$ 3,5 Miliar)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menerima semua bentuk tanggapan mengenai perekonomian Indonesia. Namun, dia merasa pemerintah sudah melakukan berbagai perbaikan kondisi perekonomian di dalam negeri, melalui pemotongan anggaran atau menurunkan target penerimaan agar APBN lebih kredibel.
“Saya berharap ini memberi sinyal bahwa negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami jaga Republik Indonesia ini dengan profesional, tidak berarti seluruhnya sempurna. Tapi kami lakukan kerja sama secara akuntabel," katanya saat konferensi pers pencapaian APBNP 2016 di Jakarta, Selasa (3/1).
Dengan begitu, Sri Mulyani berharap, perbaikan semacam ini juga menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kajian, termasuk oleh JP Morgan. "Kami harap partner kami di luar (negeri) memiliki sifat yang sama. Profesional, terbuka, dan tanggung jawab terhadap hubungan ini."
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan juga mempertanyakan langkah JP Morgan menurunkan dua peringkat portofolio aset Indonesia. Sebab, dia menilai, kajian tersebut tidak berdasarkan penilaian yang akurat dan kredibel. “Karena cara kerjanya tidak kredibel dan akurat, kami pikir as a partner kami putus saja."
Kerja sama yang dimaksud adalah posisi JP Morgan sebagai dealer utama Surat Utang Negara (SUN), peserta lelang surat utang syariah negara, dan anggota panel penjamin emisi untuk penerbitan obligasi global Indonesia. selain itu, pemerintah menghentikan kerja sama dengan JP Morgan sebagai bank persepsi penerimaan pajak per 1 Januari 2017.
Hingga berita ini ditulis, Head of Communications Southeast Asia JP Morgan, Li Anne Wong, belum membalas surat elektronik yang dikirimkan oleh Katadata. Sedangkan seperti dikutip dari Tempo.co, Wong menyatakan, bisnis JP Morgan di Indonesia tetap berjalan normal dan dampak keputusan pemerintah tersebut terhadap kliennya kecil. “Kami masih terus berkomunikasi dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
