OJK Bisa Cegah Kasus Investasi Yusuf Mansur & Indosurya Lewat Literasi

Aryo Widhy Wicaksono
12 Juni 2022, 23:34
Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 Mahendra Siregar (tengah), Wakil Ketua Mirza Adityaswara (kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 Mahendra Siregar (tengah), Wakil Ketua Mirza Adityaswara (kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp117,4 triliun dalam satu dekade terakhir. Puncaknya terjadi pada 2011, dengan kerugian mencapai Rp68,62 triliun.

Jika masyarakat telah memahami literasi keuangan, mereka tentunya akan memeriksa terlebih dulu latar belakang perusahaan, proyeksi investasi, atau sejauhmana legalitas komoditas yang diinvestasikan.

Salah satu contoh yang menarik menurut Eko adalah investasi Yusuf Mansur. Sebab pada 2016 sudah ada keputusan OJK bahwa Yusuf Mansur dilarang mengumpulkan dana investasi dari publik, tetapi akhirnya malah membuat yayasan agar dapat tunduk dengan keputusan OJK.

"Ini perlu reformasi di OJK, titiknya bagaimana meningkatkan literasi secara masif," jelasnya.

Selain itu, memperbaiki struktur Anggota Dewan Komisioner agar dapat bekerja menjadi satu kesatuan. Untuk itu diperlukan perubahan terhadap undang-undang.

Kemudian baru membahas mengenai kemunculan beragam 'tuyul' digital seperti binary option, aset kripto sampai money game. "Kita belum bicara robot, pesugihan online," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, peneliti INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital seharusnya dapatmembawa dampak positif kepada masyarakat, dengan memberikan beragam kemudahan dan kemajuan perekonomian. Untuk itu, dia sependapat dengan Eko, OJK memang mesti meningkatkan literasi keuangan.

"Masyarakat juga harus tahu kalau punya uang mau diapakan. Ke mana menanamkan investasi yang legal, bukan tuyul?" ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga mesti membuat dasar payung hukum yang baik, agar semakin menguatkan sistem keuangan dan perbankan. Menurut Eisha, semua pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...