Aset BTN Syariah Rp 54 Triliun, Merger dengan Bank Muamalat Kian Dekat
Rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), memisahkan unit usaha syariahnya (spin off) dan menjadikannya bank umum syariah semakin dekat. Hal ini seiring telah terlampuinya syarat minimal aset Rp 50 triliun dan kinerja BTN Syariah sepanjang 2023.
BTN Syariah membukukan kenaikan aset sebesar 19,79% menjadi Rp 54,3 triliun hingga akhir Desember 2023 dari Rp45,3 triliun pada posisi yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan spin off selambatnya dua tahun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu dalam paparan kinerja BTN, Senin (12/2) di Jakarta, mengakui, mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, cara paling realistis adalah mengakuisisi BUS yang sudah ada.
"Saat ini kami sedang melakukan proses uji tuntas terhadap salah satu bank syariah yang teman teman sudah bisa menebak sendiri namanya,” kata Nixon L.P Napitupulu, tanpa menyebut identitas bank tersebut.
Berdasar kabar yang belakangan ini dan sering terdengar, Bank Muamalat menjadi kandidat terkuat untuk diakuisisi.
Nixon menjelaskan dalam melakukan proses uji tuntas atau due diligence terhadap bank syariah ini ada empat aspek yang dikalkukasi secara hati hati. Antara lain, aspek finansial dan portofolio, aspek legalitas dan semua perjanjian, audit teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Kami targetkan proses ini tuntas pada April 2024. Setelah itu, kami akan memutuskan soal kelanjutan akuisisi. Jadi, kalau bertanya soal struktur dan skema transaksi ataupun pricing, kami belum bisa jawab,” kata Nixon.
Kenaikan aset BTN Syariah ditopang oleh tumbuhnya intermediasi. Pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp37,1 triliun pada akhir 2023, melonjak 17,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,6 triliun. Proporsi terbesar berasal dari pembiayaan KPR yang menjadikan BTN Syariah sebagai pemain utama di segmen ini.
“Banyak nasabah yang mengajukan KPR dengan akad syariah. Tren ini terus meningkat dengan permintaan yang terus bertumbuh terutama di Jawa Barat, Aceh dan NTB,” kata Nixon.
Sementara itu, lonjakan pembiayaan berhasil diimbangi dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat 20,7% menjadi Rp41,8 triliun pada tahun 2023, dari tahun sebelumnya sebesar Rp34,64 triliun.
Hal ini juga turut berimbas pada perolehan laba bersih yang mencapai Rp702,3 miliar, atau naik 110,5% dibanding perolehan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp 333,6 miliar.
