Erick Thohir Minta Direksi Dapen BUMN Jangan Tiru Asabri dan Jiwasraya
Dia juga menegaskan dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
"Jejaknya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atas dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tegas Erick.
Sebelumnya, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," katanya.
Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76,19% pada 2019. Artinya, dari 100 penduduk Indonesia, sudah ada sekitar 76 orang yang terlayani jasa keuangan formal.
