DPR Duga 20% Saham Publik Vale Perusahaan Cangkang, ESDM DIminta Cek
Lebih lanjut, kata Arifin, proses divestasi saham PT Vale ke MIND ID masih terus berlangsung. Adapun Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025. Divestasi saham ke pemerintah merupakan syarat bagi Vale untuk proses perpanjangan KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK.
Guna memperoleh IUPK, Vale Indonesia wajib mendivestasi 51% saham mereka ke negara, baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan usaha swasta nasional.
Ketetapan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba), pasal 112. "Saat ini yang menjadi poin perhatian adalah Vale merasa sudah mendivestasi 40% ke pemerintah dengan 20% ke MIND ID dan 20% lagi ditawarkan secara resmi kepada pemerintah," ujar Arifin.
"Namun pemerintah waktu itu tidak ada yang menanggapi baik dari BUMN maupun pemerintah lainnya. Maka pemerintah secara resmi menyurat bahwa bagusnya ini dipublikkan di dalam negeri," ujarnya lagi.
Pada forum yang sama, anggota Komisi Energi Ramson Siagian mengusulkan agar pemerintah melalui MIND ID memiliki saham Vale sebanyak 40%. Langkah tersebut dinilai menjadi peluang pemerintah untuk memiliki hak suara mayoritas dalam pengambilan keputusan di tubuh PT Vale Indonesia.
Menurut Ramson, saham negara dalam struktur pemegang saham Vale Indonesia saat ini masih lebih kecil dibandingkan saham asing. "Bagaimana agar BUMN pemerintah mempunyai hak suara mayoritas dalam membuat keputusan," kata Ramson.
