Mendagri Minta Sri Mulyani Tambah Dana Pengawas Bawaslu

(Baca: Beda dengan Mendagri Tito, Jokowi Pastikan Pilkada 2020 tak Lewat DPRD)

Setelah cair, dana tersebut akan diserahkan ke DKPP untuk dikelola. "Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran, tapi tidak ikut campur terkait tugas dan independensi DKPP," ujar dia.

Anggaran e-KTP

Selain anggran untuk operasional DKPP,  Tito juga bakal meminta tambahan anggaran untuk pengadaan blanko KTP eletronik (e-KTP) sebagaimana yang dilaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sebab, saat ini persediaan blangko tidak mencukupi, terlebih dengan adanya layanan penggantian e-KTP gratis bagi korban banjir.

Tito memperkirakan, blanko e-KTP tersebut akan habis pada Mei atau Juni bila anggaran Kemenkeu tidak segera dicairkan. Kekurangan anggaran blanko e-KTP tersebut juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, kebutuhan blanko e-KTP diperkirakan mencapai 30 juta keping. "Jangan sampai nanti menimbulkan kelanggkaan untuk pembuatan blanko e-ktp di daerah,” katanya.

Namun demikian, dia tidak menyebutjan besaran anggaran tambahan untuk  pengadaan blanko e-KTP.