Susul Australia dan Italia, Sri Mulyani Bakal Kejar Pajak Netflix
Hal tersebut dilakukan dengan mengubah definisi BUT tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik, tetapi berdasarkan dampak ekonominya atau significant economic presence (SEP). Nantinya, pemerintah menetapkan dasar yang tepat untuk pengenaan PPh terhadap platform digital.
Pemerintah Australia dan Italia juga Mengejar Pajak Netflix
Bukan hanya Indonesia, pemerintah Australia dan Italia juga mengejar pajak Netflix. Pemerintah Negeri Kanguru itu mencatat, Netflix hanya membayar US$ 341.793 pajak untuk tahun kalender 2018.
Padahal, pemerintah Asutralia memperkirakan perusahaan asal AS itu memiliki penghasilan sekitar US$ 600 juta hingga US$ 1 miliar dari pelanggan lokal. Itu artinya, pajak yang dibayarkan Netflix hanya 0,06% dari pendapatan terendah dan 0,04% jika diukur dari penghasilan tertinggi.
Namun, Juru Bicara Netflix yang berbasis di Australia mengatakan bahwa mereka patuh terhadap pemerintah."Kami mematuhi semua hukum pajak Australia dan internasional," kata dia dikutip dari Financial Review, kemarin (28/10).
(Baca: Revisi PP, Facebook dan Google Terancam Diblokir jika Tak Bayar Pajak)
Selain itu, otoritas pajak di Italia melakukan penyelidikan terkait dugaan penggelapan pajak oleh Netflix. Padahal, perusahaan asal AS itu tidak hadir secara fisik di Negeri Pizza tersebut.
Namun, pemerintah Italia mencatat pengguna Netflix di negaranya mencapai 1,4 juta. “Jaksa penuntut di Milan mengatakan Netflix harus membayar pajak di Italia meskipun faktanya tidak ada kehadiran fisik secara lokal,” demikian kata salah seorang sumber media lokal, Italia Corriere della Sera dikutip dari Reuters, beberapa waktu lalu (3/10).
Pekan berikutnya, CEO Netflix Reed Hastings mengatakan bahwa perusahaannya bakal membuka kantor di Italia. Ia juga menegaskan, Netflix bakal membayar pajak di negara tersebut.
Reed mengatakan, Netflix memiliki lebih dari 2 juta pelanggan di Italia. Karena itu, ia akan investasi sekitar 200 juta euro selama dua tahun ke depan dan menyajikan film lokal di platform-nya.
(Baca: Rencana Revisi Peraturan Perusahaan Digital Tersandera Pilpres 2019)
