Pengamat Menilai Pengembalian Skema BPNT Jadi Rastra Sebuah Kemunduran
Ia menyarankan agar Bulog mampu memperbaiki kualitas beras di stok, sehingga dapat disalurkan, dijual langsung ke pasar dan BPNT. Oversupply menurut Ilman jangan menjadi alasan untuk menunda suatu program yang sudah dijalankan.
Sejatinya wacana perubahan program dari BPNT kembali ke Raskin ini belum benar-benar final. Namun, perkataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) seolah memang menegaskan bahwa untuk saat ini pemerintah akan kembali ke bentuk bantuan berupa pemberian beras atau kembali ke program Rastra.
Ada pula wacana BPNT tetap berjalan dengan memberikan uang kepada masyarakat namun beras yang diberikan diambil dari Bulog. Wacana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution.
Menurut Darmin, ada cara supaya Bulog bisa menyalurkan stoknya yang sudah menumpuk, namun juga tetap mampu menjalankan program BPNT, yakni dengan cara menyalurkan beras Bulog ke e-warong. Dengan cara tersebut, BPNT tetap bisa berjalan dan mampu pula mengendalikan stok beras Bulog.
Pelaksanaannya, penerima BPNT tetap mendapatkan dana sebesar Rp 110.000 yang bisa dibelanjakan di e-warong, sementara beras yang disediakan di e-warong atau unit-unit bisnis yang menerima BPNT, merupakan beras stok Bulog.
Sekadar info, BPNT mulai aktif sejak 2017 silam menggantikan program Rastra. Saat itu, BPNT dimulai di 44 kota dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.286.194 rumah tangga, dengan anggaran Rp 1,69 triliun.
Kini, penerima BPNT telah meningkat menjadi 15.600.000 rumah tangga dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah tercatat sebesar Rp 20,59 triliun.
(Baca: Dua Penyebab Operasi Pasar Beras oleh Bulog Tak Capai Target)
