Defisit Anggaran Februari 2019 Capai Rp 54,6 Triliun
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 16,39 triliun atau mencapai 7,85% dari APBN. Penerimaan tersebut tumbuh 119,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Peningkatan drastis tersebut terjadi lantaran adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2017 mengenai cukai hasil tembakau.
Sri Mulyani menjelaskan, perusahaan dapat melakukan pergeseran pelunasan cukai dibandingkan yang biasanya dilunasi pada akhir tahun. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan rokok dapat melakukan pelunasan cukai pada Februari. "Jadi penerimaan cukai kita seolah-olah tinggi," ujarnya.
Secara rinci, penerimaan kepabeanan dan cukai disumbangkan oleh penerimaan bea masuk sebesar Rp 5,7 triliun yang tumbuh 4,8% (yoy) dan penerimaan cukai sebesar Rp 10,1 yang tumbuh signifikan sebesar 768,89% (yoy).
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 39,91 triliun atau 10,55% dari APBN. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kenaikan ini antara lain disumbangkan oleh kenaikan Pendapatan BLU yang naik sebesar 61,27% dibandingkan Februrari 2018.
(Baca: Lelang Sitaan Negara Pada 2018 Capai Rp 18,4 Triliun)
Rinciannya, realisasi PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp 21,42 triliun atau sebesar 11,2% dari target APBN. Kemudian, penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp 16,20 triliun atau sebesar 17,22% dari target.
Sedangkan realisasi belanja meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 145,68 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 126,14 triliun. Seiring dengan defisit tersebut, keseimbangan primer Februari sebesar Rp 20,56 triliun. Adapun, tahun ini pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% dari PDB.
