Menteri Keuangan Tunggu Respons DPR-RI Soal Perubahan PPnBM
Secara rinci, untuk kendaraan penumpang dengan kapasitas mesin di bawah atau sama dengan 3.000 cc, tarif PPnBM dikenakan pada rentang 15-40%. Sementara, kendaraan penumpang dengan kapasitas di atas 3.000 cc dikenakan tarif 30-70%.
Selanjutnya, kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) di bawah 3.000 cc dikenakan tarif PPnBm sebesar 3%. Sementara kendaraan Hybrid di bawah atau sama dengan 3.000 cc dikenakan tarif pada kisaran 2%-12%. Ada pun kendaraan berkapasitas di atas 3.000 cc akan dikenakan PPnBM di rentang 20-30%.
(Baca: Ubah PPnBM Beremisi Rendah, Penjualan Sedan Bisa Naik 7,2%)
Sementara bagi seluruh kendaraan jenis Flexy Engine dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) masing-masing dikenakan sebesar 8% dan 0%. Ada pun, untuk kendaraan mewah di atas 5.000 cc dikenakan tarif PPnBM dikenakan sebesar 150%. "Lamborgini tidak perlu diturunkan karena masalah persepsi dan keadilan," ujarnya.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim usaha yang menjadi konsentrasi di kalangan industri otomotif. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan peranan industri otomotif dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebab, menurut dia, kontribusi PDB industri alat angkutan masih rendah. Pada 2018, kontribusi indutri alat angkut hanya sekitar 1,76% terhadap PDB atau Rp 260,9 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan industri pengolahan sebesar 19,86% dari PDB dan industri pengolahan non migas 17,63%.
