Pengusaha Kadin Minta Pemerintah Tunda Pelonggaran Investasi Asing

Namun para pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak langsung aturan itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Sama seperti halnya saat merilis aturan tax holiday dan devisa hasil ekspor, dimana pengusaha turut disertakan dalam pembuatan aturan.

Sementara kebijakan relaksasi DNI, dinilai masih membingungkan hingga akan menjadi perhatian utama Kadin saat ini. 

Karenanya, secara khusus dia meminta pemerintah menunda rencana  penerbitan aturan tentang relaksasi DNI pada pekan depan dan menunggu usulan dari pengusaha. "Kami secara resmi meminta penundaan supaya kami memberikan pertimbangan," kata Rosan.

(Baca juga: Ini Skema Lengkap Tax Holiday dalam Paket Kebijakan Ekonomi Terbaru)

Dia juga menekankan bakal ada permintaan untuk pengurangan sektor yang direlaksasi. "Bahkan bisa jadi ada penambahan sektor yang kami minta," ujarnya.

Kebijakan relaksasi DNI menimbulkan pro-kontra di kalngan pengusaha.  Salah satu pihak yang menolak kebijakan itu salah satunya seperti pada jasa pengeboran yang khawatir adanya ancaman dari  pihak asing seperti  Tiongkok yang akan menawarkan jasa pengeboran lebih murah. Namun, ada pula pihak yang setuju peraturan itu mendukung usaha kecil menengah dan koperasi.