Persetujuan Dana Alokasi Khusus Diwarnai Perdebatan di DPR
Dengan demikian, Panja C telah menyepakati anggaran transfer daerah dan dana desa yang diajukan pemerintah. Secara rinci, dana transfer ke daerah disepakati Rp 756,77 triliun yang meliputi dana perimbangan Rp 724,59 triliun, dana insentif daerah Rp 10 triliun, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rp 22,18 triliun. Sementara itu, dana desa disetujui sebesar Rp 70 triliun.
(Baca juga: Dana Kelurahan Tanggung Jawab Siapa? Ini Penjelasannya)
Secara rinci, dana perimbangan meliputi dana transfer umum Rp 524,22 triliun dan dana transfer khusus Rp 200,37 triliun. Dana transfer umum terbagi menjadi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 106,35 triliun dan dana alokasi umum (DAU) Rp 417,87 triliun.
Sementara, dana transfer khusus terdiri dari DAK fisik Rp 69,33 triliun dan DAK nonfisik Rp 131,04 triliun. Adapun, DAK Fisik terdiri dari DAK fisik reguler sebesar Rp 43,6 triliun, DAK fisik penugasan sebesar Rp 19,02 triliun dan DAK fisik afirmasi sebesar Rp 6,69 triliun.
DAK Fisik reguler diarahkan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang mencakup 11 bidang yaitu pertanian, perumahan, atau pemukiman, kelautan dan perikanan, IKM, kesehatan, energi skala kecil, pariwisata, jalan, air minum dan sanitasi, dan olahraga untuk pembangunan perpustakaan daerah dan gedung olahraga.
DAK fisik penugasan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja, jalan, air minum, energi, irigasi, lingkungan hidup dan kehutanan, sanitasi dan pariwisata, pasar.
Sementara itu, DAK fisik afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas: daerah perbatasan, kepulauan tertinggal, dan area transmigrasi, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perumahan dan pemukiman, sanitasi dan transportasi.
