Penerimaan Negara Naik, Sri Mulyani Puji Pegawai Pajak
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menekankan bahwa perpajakan merupakan tulang punggung negara. Sebab, kedaulatan negara dapat dijaga dan dijalankan melalui fungsi perpajakan. “Saya menggunakan istilah tulang punggung. Negara bisa memberikan banyak (fasilitas), maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 581,54 triliun sepanjang semester satu 2018. Jumlah itu setara 40,84 persen dari target sebesar Rp 1.424 triliun. Pencapaian itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar 39 persen.
Bila membandingkannya dengan periode yang sama tahun lalu, dengan memperhitungkan penerimaan dari program amnesti pajak, realisasi penerimaan pajak tersebut naik 13,96 persen. Namun, jika tanpa memperhitungkan penerimaan amnesti pajak, kenaikannya menyentuh 16,71 persen.
Secara rinci, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 67,9 triliun atau tumbuh 22,23 persen; PPh 22 impor Rp 27,02 triliun atau tumbuh 28 persen; dan PPh Orang Pribadi pasal 25/29 sebesar Rp 6,98 triliun atau tumbuh 20,06 persen.
Kemudian, PPh badan sebesar Rp 119,9 triliun atau tumbuh 23,9 persen dan PPh dalam negeri Rp 127,8 triliun atau tumbuh 9,1 persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor Rp 83,86 triliun tumbuh 24,3 persen.
Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada pertambangan yaitu 79,71 persen, diikuti pertanian 34,25 persen, perdagangan 27,91 persen, dan industri pengolahan 12,64 persen. (Lihat pula: Tarif PPh UMKM 0,5% Berpotensi Gerus Penerimaan Negara Rp 2,5 Triliun).
Sementara itu, sektor penyumbang penerimaan terbesar yaitu industri pengolahan dan perdagangan dengan kontribusi masing-masing yaitu 30,31 persen dan 20,6 persen. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan tercatat 7,2 persen.
