Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi
Agar tak terlalu membenani keuangan Pertamina, pemerintah berencana membayarkan dana subsidi BBM yang dipakai oleh institusi pemerintah, seperti Tentara Negara Indonesia (TNI). "Semester II kami akan melihat dari sisi pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini dipakai oleh institusi, seperti TNI, yang belum terbayarkan. Kami akan menggunakan itu," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Pertamina mengklaim jumlah tanggungan perusahaan dari menjual Premium dan Solar sejak awal 2017 sampai Juni ini sudah Rp 15 triliun. Angka ini terus bertambah jika harga BBM tidak berubah sampai akhir tahun. “Pertamina yang menanggung (harga Premium), karena memang tidak ada anggaran subsidinya,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar.
(Baca: Kementerian ESDM Taksir Subsidi Elpiji Membengkak Jadi Rp 42 Triliun)
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja pernah memperkirakan, anggaran subsidi elpiji dalam rancangan APBN-P 2017 bakal naik Rp 20 triliun dari alokasi dalam APBN 2017 yang berkisar Rp 22 triliun. "Kami hitung kalau misalnya harga minyak dan elpiji seperti sekarang terus, sampai akhir tahun sekitar Rp 42 triliun (dana subsidi)," kata dia, awal Mei lalu.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan, defisit anggaran berpotensi membengkak juga akibat bertambahnya belanja negara dari yang sudah ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. Sebab, ada tiga proyek utama baru yang masuk pos belanja tahun ini yaitu biaya penyelenggaraan Asian Games 2018, Pemilihan Umum (Pemilu), dan pembiayaan sertifikasi tanah.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah memproyeksikan belanja negara dalam APBN-P 2017naik Rp 10 triliun. Selain Asian Games dan Pemilu, penyebabnya adalah pembiayaan kekurangan sertifikasi tanah yang mencapai Rp 1,2 triliun. Sementara penerimaan pajaknya diperkirakan mengalami selisih antara target dengan realisasi (shortfall) sebesar Rp 50 triliun dari target Rp 1.307 triliun.
